Mendagri Paparkan Tantangan Bangsa yang Perlu Dibenahi

Pelangi Karismakristi 28 Mei 2018 13:33 WIB
Berita Kemendagri
Mendagri Paparkan Tantangan Bangsa yang Perlu Dibenahi
Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: ANT/ Nova Wahyudi
Jakarta: Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk yang besar. Tak heran jika banyak tantangan yang harus dihadapi dan perlu dituntaskan.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada saat memberikan pidato dalam sebuah seminar di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang  (Unissula), pada Jumat 25 Mei 2018. Salah satu yang perlu dibenahi menurutnya adalah soal hukum. Meskipun negara hukum, Indonesia juga banyak aturan yang tumpang tindih.

"Ini yang ingin dibenahi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Negara kita negara peraturan hampir 43 ribu lebih UU, peraturan walikota, camat, lurah yang melingkupi proses pengambilan kebijakan pembangunan dari pusat sampe daerah," ujarnya.


Presiden Joko Widodo, menurutnya cukup tegas memberikan tugas padanya untuk membangun hubungan dan tata kelola pemerintahan dari pusat dan daerah yang efektif dan efisien. Tak hanya itu, bahkan presiden telah memerintahkan untuk mempercepat reformasi demokrasi dan memperkuat otonomi daerah. 

"Maka kebijakan yang diambil Meendagri ada dalam konteks itu. Dalam konteks aparatur pemerintah, perencanaan, perencanaan pembangunan, harus ada  proses evaluasi untuk fokus tahun berikutnya. Kuncinya pada stabilitas. Itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, TNI atau Polri,  tapi seluruh elemen masyarakat," katanya.

Lebih dari itu, Tjahjo juga menyinggung soal ormas di Indonesia. Dia mengatakan di Tanah Air tercatat ada 318 ribu ormas yang terdaftar dari tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Walaupu UU telah menjamin tiap warga berhak untuk berhimpun dan berserikat, namun ia mengingatkan dalam berorganisasi, ada aturan yang mesti dipenuhi.

"Negara ini punya aturan dan ideologi yaitu Pancasila. Setiap kebijakan politik yang ada harus menggambarkan sila- sila dari Pancasila. Menjaga kebhinekaan, NKRI sebagai bagian kesatuan, ini harga mati," katanya.

Ancaman lain yang dihadapi Indonesia yakni radikalisme dan terorisme. Keduanya merupakan kejahatan luar biasa dan ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk melawannya.

"Perlu penanganan dengan action luar biasa secara sistematis progresif memfungsikan fungsi intelijen dengan baik. Menggerakkan tokoh agama dan  ulama. Kita yakin pada kepolisian, kepada TNI yang punya pengalaman teritorial, intelijen juga sospol jaman dulu, ini harus digalang harus bersinergi. Kalau tidak sangat bahaya. Kita enggak tahu siapa yang mengira satu keluarga yang cukup bagus berkomunikasi enggak tahunya dia punya pola pikir seperti itu (radikal)," jelasnya.

Tjahjo pun mengajak semua pihak untuk berani  melawan. Berani  menentukan sikap, siapa kawan, siapa lawan pada perorangan kelompok atau  golongan yang punya niat merusak kebhinekaan bangsa, merubah Pancasila, dan ingin merubuhkan NKRI. "Mari kuta lawan," tegasnya.

Tak hanya itu saja, hingga kini, narkoba pun masih menjadi tantangan yang perlu dientaskan. Sebab, sambung Tajhjo, per RT setidaknya ada satu hingga dua orang yang terkena pengaruh narkoba, dan setiap hari ada 60 orang yang meninggal karena obat terlarang ini. 

"Saya wajibkan RSUD menyiapkan dua sampai tiga kamar untuk rehabilitasi narkoba. Enggak bisa ditahan kalau ditahan kasihan kepolisian. Hutang semua untuk makannya. Ketiga tantangan kita ada pada aparatur yakni korupsi. Ini harus hati-hati. Area rawan korupsi harus  dipahami. Terutama perencanaan anggaran. Masalah hibah dan bansos, mekanisme barang dan jasa," paparnya.

Tantangan berikutnya yakni soal ketimpangan sosial. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dengan nawacitanya ingin mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial. Hal ini, lanjut Tjahjo semata untuk mempercepat ketimpangan sosial.

"Juga soal gizi anak, malaria, TBC, ibu hamil meninggal banyak, kanker serviks ada, kebutuhan air bersih. Pak Jokowi ingin mengejar ketertinggalan sejak  73 tahun kita merdeka tadi. Pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial digenjot. Insya Allah  akhir tahun ini selesai dan terwujud," pungkasnya.



(ROS)