Fadli Sebut Patroli ke DPC Gerindra Semarang Ilegal

Budi Arista Romadhoni 07 Mei 2018 10:18 WIB
partai gerindra
Fadli Sebut Patroli ke DPC Gerindra Semarang Ilegal
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon memberikan keterangan pers di Kantor DPC Gerindra Kota Semarang, Minggu, 6 Mei 2018. Medcom.id/Budi Arista Romadhoni
Semarang: Patroli Brimob Polda Jawa Tengah bersenjata lengkap ke kantor DPC Gerindra Kota Semarang, Jawa Tengah, disertai isu pencarian keberadaan kaos #2019GantiPresiden berbuntut panjang. Walau sebelumnya, Ketua DPC Gerindra Semarang Sigit Ibnugroho sudah meminta maaf, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tak diam.

"Nanti dari Jakarta akan ada tim advokasi terkait dengan masalah ini untuk membantu. Kami hargai saudara Sigit meminta maaf kepada kepolisian. Tapi dari DPP akan terus mengusutnya," kata Fadli di Kantor DPC  Gerindra Kota Semarang, Minggu, 6 Mei 2018, malam.

Dia menyatakan akan memperkarakan oknum polisi bersenjata lengkap menyambangi kantor DPC Partai Gerindra Semarang. Dia menyebut DPP Gerindra tak terima tindakan Brimob yang patroli ke kantor DPC Gerindra.


Dia bahkan menuding patroli tersebut ilegal. Bahkan dia mengancam akan mencari orang yang mengerahkan tim untuk patroli.

"Kami harus usut siapa dibalik operasi patroli ilegal, ternyata itu tidak satu kali insiden, berkali-kali. Hari Rabu dan Jumat ke sini," kata dia.

Dia juga memperkarakan polisi yang menanyakan penggerakan massa dengan kaos #2019GantiPresiden. "Kalaupun Partai Gerindra menggerakkan massa menggunakan kaos tersebut tidak masalah," kata Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Baca: Isu Brimob 'Sweeping' Kantor, Gerindra Semarang Minta Maaf
 
Selain menuding patroli ilegal, dia juga menyebut pemerintahan saat ini sengaja mengitimidasi partai oposisi. "Patut diduga patroli tersebut adalah patroli ilegal dan bisa intimidatif. Termasuk Gerindra yang merupakan partai di luar pemerintahan," tuding dia.
 
Polisi, kata dia, tidak punya kewenangan untuk menanyakan kaos bergambar #2019GantiPresiden. Itu adalah bentuk ekspresi masyarakat. Lagi-lagi, dia menuding pemerintah menggunakan aparat untuk menekan partainya.

"Partai lain mau menggunakan kaos itu juga tidak masalah. Insiden ini kelihatannya hanya terjadi di sini, kami tidak ingin aparat Negara menjadi alat kekuasaan, institusi polisi jangan dijadikan alat kekuasaan, karena kepolisian melayani rakyat," ujarnya.

 



(SUR)