Polda Belum Terima Aduan dari Warga Boyolali
Suasana di Mapolda Jawa Tengah di Kota Semarang, Senin, 5 November 2018, Medcom.id - Budi Arista
Semarang: Polda Jawa Tengah belum menerima laporan ataupun aduan terkait ucapan calon nomor urut 2 Presiden RI Prabowo Subianto. Ucapan itu dilontarkan Prabowo saat berkunjung ke Boyolali, Jateng, beberapa hari lalu.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Agus Triadmadja mengatakan belum mendapat informasi laporan maupun pengaduan. Bila mendapatkan laporan, kepolisian akan menindak sesuai hukum.

"Nanti kan harus dilihat apa yg dilaporkan, masuk unsur pelanggaran hukum atau tidaknya," kata Agus di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Jateng, Senin, 5 November 2018.


Minggu, 4 November 2018, ribuan warga Boyolali berunjuk rasa di Simpang Siaga dan Balai Sidang Mahesa. Mereka menyuarakan kekecewaan atas pidato Prabowo.

Beberapa orang berjalan kaki dan membawa poster-poster bertuliskan ungkapan protes mereka. Poster antara lain bertuliskan 'Jangan Hina Boyolali', 'Prabowo Harus Minta Maaf'.

Sementara itu, Bupati Boyolali Seno Samodro mempersilakan warganya menggelar aksi. Namun, dia berpesan agar warga menjaga keamanan.

Baca: Warga Boyolali Terhina Pernyataan Prabowo

"Silakan mau berekspresi, tapi jangan sampai anarkis. Kita harap jam 11.00 WIB semua kembali pulang," kata Seno.

Buntut dari aksi itu, Kelompok Advokat Pendukung Prabowo Subianto melaporkan Bupati Boyolali Seno Samodro ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka menuding Seno, selaku kepala daerah, melakukan pelanggaran pemilu. 

"Kami melaporkan Bupati Boyolali, karena dia sebagai pejabat negara bersikap tidak netral," kata Hanfi Fajri, kuasa hukum Advokat Pendukung Prabowo di Gedung Bawaslu, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 5 November 2018. 

Hanfi menuding Bupati Seno melakukan pengerahan massa yang berujung pada unjuk rasa. Menurut Hanfi, Bupati Seno mengajak masa untuk tidak memilih Prabowo dalam Pilpres 2019. Bupati Seno juga dituding menghina Prabowo dengan nada provokatif. 

Baca: Buntut Kelakar Prabowo, Bupati Boyolali Dilaporkan ke Bawaslu

Tindakan Bupati Seno tersebut dinilai Hanfi merugikan salah satu peserta pemilu dan menguntungkan pihak lainnya. Atas dasar itu, dia berpendapat, Bupati Seno telah melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu. 

"Terkait tindakan yang dilakukan Bupati Boyolali melanggar Pasal 282 juncto Pasal 386 juncto Paasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bupati ini pejabat negara yang harus bersikap netral. Karena tak netral maka kami laporkan ke Bawaslu dan ini berindikasi tindak pidana pemilu," tutur dia. 



(RRN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id