RAPBD DIY 2019 Defisit Rp239 Miliar
Rapat Paripurna Pengesahan Raperda APBD 2019 di Gedung DPRD DIY, Jumat, 2 November 2018. Medcom.id/ Patricia Vicka.
Yogyakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemda DIY sepakat menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY 2019 defisit sebesar Rp 239,766 miliar atau -4,23%. Kesepakatan ini terjadi dalam Rapat Paripurna Pengesahan Raperda APBD 2019 di Gedung DPRD DIY, Jumat, 2 November 2018.

Target pendapatan pada 2019 ditetapkan sebesar Rp5,663 triliun. Jumlah ini jauh lebih rendah dari estimasi belanja yang dianggarkan sebesar Rp5,903 triliun. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana mengatakan eksekutif berencana menutupi defisit tersebut dengan pembiayaan netto total sebesar Rp 239,766 miliar.

"Pembiayaan netto itu merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan," kata Yoeke seusai Rapur, Jumat, 2 November 2018.


Pendapatan daerah direncanakan didapat dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,92 triliun, dana perimbangan Rp2,474 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp1,268 triliun. 

Sementara rencana belanja daerah yang Rp5,903 triliun terdiri belanja tidak langsung sebesar Rp3,148 triliun dan belanja langsung Rp2.754 triliun. Hampir seperempat dari total belanja itu (23,99 %) tersedot untuk gaji pegawai. Belanja pegawai yang masuk dalam pos belanja tidak langsung mencapai Rp1,416 triliun.

Penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp420,206 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp Rp180,440 miliar. 

Hasil penetapan ini selanjutnya akan dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi. "Waktu evaluasi 14 hari kerja. Kami harapkan dalam dua bulan tersisa ini Raperda APBD ini sudah bisa diundang-undangkan. Sehingga Januari 2019 sudah bisa dilaksanakan," kata Yoeke yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD DIY ini.

Pada rapat ini, dewan turut mendesak Pemda DIY fokus menggunakan APBD untuk mengurangi tingkat kemiskinan. "Kami dorong PEMDA DIY kurangi tingkat kemiskinan sebesar tujuh persen hingga 2022," pungkas politikus PDIP ini.

Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto mendorong Pemda DIY untuk fokus menyelesikan 3 isu yang menjadi permasalahan utama di DIY. Pertama adalah kemiskinan, kedua ketimpangan sosial yang tinggi dan ketiga kreatif dalam mencari sumber pendapatan daerah.



(DEN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id