Ketua DPC PKB Kendal M. Makmun mengatakan terbitnya Perbup Nomor 51 Tahun 2017 dan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah mendekati sempurna. Mekanisme dan tahapan seleksi diatur dengan jelas.
Namun, nyatanya masih banyak masyarakat yang termakan isu jual beli jabatan. "Kami berinisiatif membuka posko pengaduan ini untuk memfasilitasi aduan masyarakat terkait temuan kecurangan dalam proses seleksi," kata Makmun, Selasa, 12 Desember 2017.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Menurut Makmun, posko dibuka hingga tujuh hari setelah tes seleksi, yaitu 17 Desember 2017. Posko buka setiap hari pada jam kerja.
Posko terbuka untuk umum. PKB akan membantu menindalnajuti jika ada warga yang menemukan adanya pelanggaran.
"Kami akan memproses aduan yang disampaikan dan membantu melalui LBH milik PKB Kendal," pungkas Makmun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(NIN)
