istimewa.
istimewa. ()

Multaqo Ulama Solo Ajak Umat Hindari Aksi Inkonstitusional

19 Mei 2019 13:37
Solo: Para ulama, cendikiawan muslim, dan tokoh lintas agama se-Solo Raya berkumpul dalam acara multaqo untuk mewujudkan Indonesia dan kemaslahatan umat. Dalam pertemuan itu, ulama mengimbau masyarakat tak melakukan aksi inkonstitusional, seperti menolak hasil pemilu.
 
Pengurus Ponpes Al Anisiyah Solo, Kiai Haji Najib Al Hafid mengatakan gerakan people power yang kini berganti istilah menjadi gerakan kedaulatan rakyat tidak dibenarkan karena bertentangan dengan hukum. Mengingat tindakan seperti itu bertentangan dengan ajaran Islam dan mengarah ke pemberontakan.
 
“Dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah melakukan people power hukumnya dharod, yakni pemberontakan. Itu tidak dibenarkan,” ujar Najib saat dihubungi, Minggu 19 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Multaqo Ulama Hasilkan Delapan Rekomendasi
 
Najib menuturkan semua pihak seharusnya mendoakan kebaikan bagi pemimpin sebagaimana ajaran agama Islam. Sehingga, ia berkata tindakan people power yang digaungkan selama ini pada saat pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei 2019 tidak dibenarkan.
 
Lebih lanjut, Najib mengatakan pihaknya sepakat menyarankan bahwa dugaan kecurangan pemilu, baik pilpres maupun pileg sebaiknya diselesaikan lewat mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang.
 
“Tidak terima hasil pemilu itu sudah wajar. Akan tetapi harus mematuhi hukum, bukan melakukan people power,” ujarnya.
 
Di sisi lain, Najib mengingatkan semua pihak untuk mengikuti rekomendasi multaqo. Dalam multaqo, ia berkata semua pihak tidak ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berpotensi menciptakan instabilitas dan perpecahan di tengah masyarakat.
 
Selain itu, ia menyebut multaqo merekomendasikan agar semua pihak kepada putusan KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk mengurus permasalahan pemilu.
 
“Silakan kritik atau protes, tapi harus disampaikan dengan cara damai, bijak, melalui jalur hukum,” ujar Najib.
 
Baca: Partai Demokrat Mendukung Rekomendasi Multaqo Ulama
 
Lebih dari itu, ia mengingatkan bahwa dalam sejarah Islam tidak pernah yang namanya ahlus sunnah wal jamaah melaksanakan gerakan people power. Ia menyebut people power pernah terjadi oleh gerakan Khawarij yang dilakukan oleh kelompok Syiah.
 
“Oleh karena itu, kita sebagai penganut paham ahlus sunnah wal jamaah, kewajiban kita adalah patuh dan taat kepada pemimpin yang beragama muslim, serta mendoakan agar menjadi pemimpin yang adil,” ujarnya.

 

(ALB)
TERKAIT
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif