TKI Ilegal dari Jateng Susah Diantisipasi
Seorang tenaga kerja wanita Indonesia mendatakan dirinya di pos pelayanan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI). Antara/Aswaddy Hamid
Semarang: Permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal kembali mendapat perhatian serius setelah kasus meninggalnya Adelina Lisao di Malaysia. Provinsi Jawa Tengah juga memberi perhatian serius terkait masalah TKI ilegal setelah 73 warganya ditangkap di Malaka.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Dinsosnakertransduk) Jawa Tengah mengklaim sudah berusaha maksimal agar warganya tak menjadi TKI ilegal. Namun mereka tak berdaya jika masih saja ada yang mencari upah layak menjadi TKI 'jalur tikus'.

"Yang menjadi masalah mereka berangkat sendiri, tidak terdata ke kita saat berangkat. Kemudian ada laporan dideportasi," ungkap Kepala Dinsosnakertransduk Wika Bintang di Semarang, Kamis, 15 Februari 2018.


Dinsosnekertransduk Jateng sulit mendata rinci warga Jateng yang secara ilegal bekerja di negeri orang. TKI yang dideportasi dari Malaysia pada 2016 mencapai 496 orang, kemudian meningkat jadi 524 orang pada 2017.

Untuk antisipasi TKI ilegal Pemprov Jateng melalui Dinsosnakertransduk membuat Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di kantong TKI.

"Yang sudah diluncurkan di Kabupaten Pati dan Cilacap. Tahun ini yang sedang proses Kabupaten Kendal dan Brebes. LTSA memberikan kemudahan proses pemberangkatan para TKI," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jateng, Suparjo mengaku sudah melakukan upaya penangkapan kepada agen penyalur TKI ilegal. Pihaknya menjaring dan menindak agen penyalur TKI ilegal.

"Saat ini juga masih ada proses hukum yang disidang di Pengadilan Negeri Sragen yang merugikan 30 orang lebih TKI, nilai rupiahnya miliaran," kata dia.



(SUR)