Dukungan pegiat antikorupsi di Yogyakarta pada penyerangan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, Kamis, 11 April 2019. Medcom.id-Ahmad Mustaqim.
Dukungan pegiat antikorupsi di Yogyakarta pada penyerangan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, Kamis, 11 April 2019. Medcom.id-Ahmad Mustaqim. (Ahmad Mustaqim)

Koalisi Masyarakat Sipil Ingin Penyerangan Novel Diusut Tuntas

novel baswedan
Ahmad Mustaqim • 11 April 2019 15:00
Yogyakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut tuntas kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Sejak kasus terjadi pada 11 April 2017, kasus yang ditangani Polri tak kunjung jelas penanganannya.
 
Anggota koalisi, Zaenur Rohman mengatakan, TGPF bentukan kepolisian tak menemui kejelasan dalam pengusutan kasus. Menurut dia, tim bentukan presiden mendesak dilakukan.
 
"TGPF bentukan presiden ini harus berisi tokoh independen dan lintas instansi pemerintah, seperti kejaksaan, KPK, kepolisian, dan ombudsman," kata Zaenur dalam aksi dukungan terhadap KPK di depan Gedung Agung Yogyakarta, Kamis, 11 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Zaenur menjelaskan, independensi anggota tim sangat dibutuhkan dalam mengusut kasus yang diduga berkaitan dengan korupsi tersebut. Selain agar kasus terungkap, kerja-kerja tim juga tak langsung bertanggung jawab kepada Presiden Jokowi.
 
"TGPF sekarang ini kan tanggung jawabnya kepada Kapolri. Yang penting dilakukan, TGPF bentukan presiden harus didominasi kalangan independen, seperti akademisi juga," ujar peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada ini. 
 
Seementara anggota koalisi yang lain, Tri Wahyu mengatakan berbagai anggota koalisi akan terus mendukung penyelesaian kasus penyerangan terhadap Novel. Selain Pukat UGM, anggota koalisi juga berasal dari warga berdaya, Walhi Yogyakarta, Indonesia Court Monitoring (ICM), PBHI, Jogja Corruption Watch (JCW), Solidaritas Perempuan, Idea, Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. 
 
Tri meyakini penyiraman air keras terhadap Novel merupakan serangan balik koruptor. Terlebih, dua tahun sejak kejadian belum ada titik terang siapa terduga pelaku. 
 
"Kasus terhadap Novel ini bukti negara terkooptasi kepentingan korup yang selama ini mengganggu KPK. Rakyat tak akan berhenti menuntut keadilan," jelas Tri.
 

(DEN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif