"Bekerja di luar negeri jangan dianggap sebagai kepepet. Sudah tidak zamannya lagi perspektifnya itu. Pasar bekerja di dalam dan luar negeri dua-duanya sebagai peluang," kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri di sela pembukaan Jambore Keluarga Buruh Migran 2018 di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu, 4 Februari 2018.
Menurut Menteri Hanif, bangsa Indonesia harus bisa masuk ke dua pasar kerja itu. Untuk itu, perlu adanya upaya lebih agar para pekerja luar negeri ini tidak berperan sebagai pekerja bawahan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Langkah yang diambil untuk membantu calon pekerja migran yakni menyiapkan keterampilan atau skill. Penerintah, kata dia, sedang menggenjot hal itu dengan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Penggenjotan keterampilan calon pekerja luar negeri itu dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi.
"Kenapa ini penting? Karena 131,5 juta angkatan kerja itu 60 persen lulusan SD-SMP. Kalaupun masuk pasar kerja dalam negeri, biasanya duduk jabatan paling bawah di perusahaan atau pabrik. Kemudian bertahun-tahun tidak bisa punya karir, tak bisa naik pangkat. Ke depan kita ingin ada kenaikan level. Pebaikan keterampilan dan kompetensi menjadi utama," ujarnya.
Selain itu, upaya yang dilakukan yakni membentuk mental calon tenaga kerja luar negeri. Menurut Menteri Hanif, ada sejumlah calon buruh migran yang bertahun-tahun tinggal di desa dan belum pernah bepergian ke kota, bahkan luar negeri. Ia menilai, calon pekerja luar negeri harus memiliki mental yang kuat agar dapat bersaing dengan baik.
"Orang harus punya pengalaman mengurusi hal-hal yang dirinya hadapi. Ini harus jadi persiapan mental calon pekerja," cetusnya.
Persiapan lain yakni kemampuan berbahasa. Menteri Hamif mengakui pekerja Indonesia secara umum, bukan hanya migran, bahasa masih menjadi permasalahan. Meskipun, lanjutnya, dalam kemampuan bekerja, orang Indonesia lebih baik ketimbang warga dari Banglades, Srilanka, atau Filipina.
"Kami juga merintis calon pekerja dengan menggandeng filantropi, perusahaan yang bekerja secara sosial, fokus pekerja migran. Ke depan orang tak perlu ditampung-tampung. Faktanya, selama ini (calon pekerja luar negeri) hanya ditampung tanpa dilatih," ungkapnya.
Ia juga menuturkan akan membuat desa migran produktif (desmigratif). Program ini mengintegrasikam peran banyak kementerian dengan desa-desa yang jadi kantong TKI.
Kemudian ada juga wirausaha keluarga produktif untuk keluarga TKI. "Jadi istri ke luar negeri, suaminya di rumah hanya menikmati hasil kerja. Kami tudak mau seperti itu. Uang hasil bekerja luar negeri bisa digunakan usaha produktif," jelasnya.
Selain itu juga membuat program yang tujuannya anak TKI diasuh masyarakat. Menurut dia, anak TKI juga harus mendapat pebdidikan untuk mengembangkan kemampuan dengan baik. Termasuk, menyiapkan sarana prasana anak agar bisa bermain.
"Lalu ada koperasi produktif. Ini mengelola pendapatan agar bisa dimanfaatkan hal-hal yang produktif. Selama ini pendapatan burih migran atai TKI untuk beli motor, kulkas, tv, ini nilainya menyusut. Jika tak berkembang, mereka akhirnya ke luar negeri lagi. Hal penting tujuan kami adalah kepentingan ekonomi keluarga hingga perumahan TKI," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ALB)
