Program Bansos Rastra dan BPNT Sudah Sesuai Pedoman
Paparan hasil pantauan penyaluran bantuan Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial, di Hotel Cavinton Yogyakarta, Jumat, 14 September 2018.
Yogyakarta: Penyaluran bantuan sosial berupa Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial dinilai sudah berjalan baik. Hasil pemantauan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), menyebutkan mekanisme pelaksanaan bantuan itu sudah sesuai dengan sejumlah hal.

Ketua Tim Monitoring Pelaksanaan Program Bansos Rastra dan BPNT, Istiana Hermawati, mengatakan pelaksanaan program BPNT di 21 kota lokasi monitoring secara umum telah sesuai dengan pedoman. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kesesuaian mekanisme pelaksanaan BPNT dengan pedoman umum yang berkisar antara 64,81%-87,05% dan rata-rata 77,54% (masuk dalam kategori tinggi). 

"Program BPNT terbukti bermanfaat membantu pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan gizi KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Program BPNT cenderung menjadi ‘lahan’ yang menguntungkan bukan hanya bagi KPM, tetapi juga bagi beberapa pihak terkait," kata Istiana dalam pemaparan hasil pemantauan, di Hotel Cavinton Yogyakarta, Jumat, 14 September 2018. 

Ia menjelaskan pelaksanaan BPNT juga sudah memenuhi indikator kunci, dengan rata-rata 93,77 persen. Adapun rincian indikator tersebut yakni tepat kualitas (98,41%), tepat harga (97,92%), tepat manfaat (96,63%), tepat jumlah (96,03%), tepat waktu (92,38%), tepat sasaran (89,08%), dan tepat administrasi (69,91%). 

Menurut dia, ketepatan administrasi dalam pelaksanaan program BPNT layak mendapat perhatian lebih, terutama menyangkut ketertiban dokumen pendukung mengenai DPM; hasil musyawarah, koordinasi berjenjang, dan laporan pengaduan masyarakat.

"Penyaluran bantuan secara berjenjang untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program BPNT beserta upaya pertanggungjawaban agar dapat dicapai hasil yang efektif," ujarnya. 


Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung. 

Meski begitu, sambung Istiana, pelaksanaan BPNT masih menghadapi kendala. Kendala itu di antaranya registrasi KPM, penyaluran bantuan, pengendalian, dan pemanfaatan yang belum optimal di beberapa daerah. Berbagai kendala ini disebabkan oleh ketidaksiapan tim Bansos. 

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung mengatakan survei yang dilakukan tersebut penting untuk melihat kinerja kementerian. Setidaknya, kata dia, memperbaiki berbagai yang membuat penyaluran bantuan tak berjalan efektif. 

"Ini dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada orang miskin. Jangan sakit hati kalau tidak dipercaya orang luar (hasil survei). Tapi itu bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatannya," ucapnya. 

Andi akan mengevaluasi sejumlah kekurangan itu. Kemudian, pihaknya akan membenahi aspek-aspek lain untuk mengefektifkan kinerja kementerian. 

"Kemiskinan ternyata bukan masalah uang. Tapi masalah mindset, seperti ketidaktahuan dan ketakutan. Sebab, ada warga yang diberikan bantuan dalam menjalankan usaha tapi tidak jalan saat karena tak ada pendampingan," ujarnya. 

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Daerah Istimewa Yogyakarta, Beni Setia Nugraha, mengatakan pihaknya berterima kasih dengan adanya hasil survei itu. "Kami akan melakukan perbaikan-perbaikan agar pemberian bantuan bisa sesuai tujuan dan peruntukan," tuturnya. 


(ALB)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id