Eks Mendikbud Mengomentari Polemik Sistem Zonasi
Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Medcom.id/Pythag Kurniati
Sukoharjo: Tahun ini, pemerintah menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Berdasarkan aturan zonasi, pendaftar hanya diperbolehkan mendaftar di wilayah sesuai dengan zona domisili.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era SBY, Mohammad Nuh mengatakan, zonasi merupakan sistem yang diterapkan berdasarkan pada wilayah fisik. Sayangnya aspek sekolah tidak boleh hanya semata-mata berdasarkan wilayah geografis.

"Ada aspek lainnya seperti aspek kualitas, kemudahan akses, histori dan lain sebagainya," ungkap Mohammad Nuh di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat, 13 Juli 2018.


Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) itu mengemukakan, butuh waktu panjang untuk menggeser sistem yang melibatkan multiaspek tersebut. Masyarakat yang tadinya bebas memilih sekolah jadi kagok bila harus mengikuti aturan zonasi.

Dia tidak memungkiri sistem zonasi membatasi ruang pilihan, khususnya bagi anak-anak berprestasi. Mereka yang berjuang mendapatkan sekolah favorit harus pasrah mendaftar di sekolah yang berada dalam satu zona.

Padahal, kualitas murid juga ditentukan oleh kualitas sekolahan. "Saya pikir wajar, anak dengan kualitas bagus menginginkan sekolah dengan kualitas bagus pula," imbuh dia.

Mendikbud Muhadjir Efendi pernah mengutarakan, salah satu tujuan sistem zonasi adalah untuk meniadakan sekolah favorit. Muhadjir tidak ingin ada lagi istilah sekolah favorit dan sekolah buangan.

Sementara Mohammad Nuh berpendapat, esensi dalam dunia pendidikan adalah meningkatkan sekolah berkualitas baik menjadi lebih baik. Serta menggenjot sekolah kualitas biasa menjadi berkualitas baik.

"Sekolah favorit itu keniscayaan. Muncul dari kualitas, keragaman budaya, kepala sekolah, kultur. Begitu dinafikan, nanti pasti tetap muncul favorit yang baru" kata dia.

Mohammad Nuh juga buka suara mengenai Surat Keterangan Tak Mampu (SKTM) yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, sistem PPDB bisa mengadopsi bidik misi perguruan tinggi yang tetap mempertimbangkan sejumlah aspek selain kondisi ekonomi.

"Kalau di Perguruan Tinggi ada bidik misi, tetap ada kuota kan dan tetap mempertimbangkan prestasi juga," tuturnya.                          



(SUR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id