Kasus Pemerkosaan Berlarut, UGM Dituding Lakukan Maladministrasi

Ahmad Mustaqim 10 November 2018 18:11 WIB
pemerkosaan
Kasus Pemerkosaan Berlarut, UGM Dituding Lakukan Maladministrasi
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ninik Rahayu (tengah) di Kantor ORI Perwakilan DIY, Sabtu, 10 November 2018. Medcom.id-Ahmad Mustaqim
Yogyakarta: Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ninik Rahayu menduga otoritas Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta melakukan maladminsitrasi dalam kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa mahasiswinya saat kuliah kerja nyata (KKN) di luar Pulau Jawa. Dugaan itu muncul lantaran kasus yang terjadi pada Juni 2017, tak ada sanksi tegas untuk pelaku.

"Ombudsman akan mendalami kasus ini dan akan memberikan penyikapan. Ada potensi maladministrasi terkait penundaan berlarut yang dilakukan UGM dalam kasus ini. Mudah-mudahan dengan investigasi secara cepat yang akan dilakukan Kepala ORI Perwakilan DIY," kata Ninik di Kantor ORI Perwakilan DIY, Sabtu, 10 November 2018.

Baca: Pelaku Pemerkosaan di UGM Dihukum Penundaan Wisuda


Ninik mengatakan, para mahasiswa UGM yang sedang manjalani KKN terlihat tak mempunyai pembekalan dalam upaya perlindungan mengenai potensi ancaman kekerasan fisik, seksual, dan kekerasan lainnya.

Hal itu diperparah dengan situasi masyarakat dan mahasiswa yang belum memahami bagaimana cara menghormati tubuh perempuan.

Selain itu, dosen pembimbing juga dinilai gagap dalam penyikapan kasus itu. Sebab, tak lama usai kasus terjadi pelaku pemerkosaan hanya dipulangkan ke Yogyakarta. Menurut dia, peristiwa pemerkosaan yang dialami mahasiswa UGM masuk dalam kasus pidana.

"Responnya justru seperti ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Ini dianggap kasus biasa yang tidak ada unsur tindak pidana. Tidak ada unsur kejahatan terhadap tubuh perempuan. Seakan-akan ini kasus seperti pencurian permen, jadi ringan saja. 'Jangan dibuka lah nanti bikin malu'," jelas Ninik.

Baca: Kasus Pemerkosaan Mahasiswi UGM Diminta Dibawa ke Ranah Hukum

Ninik mengungkapkan, UGM seharusnya memproses kasus tersebut dengan berperspektif keadilan pada korban. Hal itu dimulai dengan adanya pembekalan yang matang kepada seluruh mahasiswa hingga dosen pembimbing dalam hal kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

"Berani membawa mahasiswa ke luar wilayah, bukan hanya mahasiswa yang dibekali, dosen pembimbingnya juga harus dibekali soal perspektif menangani korban. Korban seolah dibiarkan sendirian mencari keadilan. Korban dibiarkan saja," tegas Ninik.

Ia menambahkan, korban kekerasan seksual memiliki dimensi khas. Korban akan lebih cenderung menyalahkan diri. UGM, kata dia, seharusnya bisa memahami kondisi demikian. Termasuk menjalankan rekomendasi tim investigasi yang sudah dibentuk sendiri.

"Korban dibiarkan sendiri untuk meyakinkan orang lain bahwa terlah terjadi kekerasan terhadap tubuhnya. Meyakinkan itu tak mudah berkaitan kekerasan seksual karena sering ditarik-tarik, ‘lha kamu sendiri….’ ini yang sering tak dipikirkan oleh kampus," pungkas Ninik.

Sejauh ini, UGM baru sebatas menunda pelaksanaan wisuda bagi pelaku pemerkosaan berinisial S. Rektor UGM, Panut Mulyono menyatakan akan menyelesaikan masalah dengan solusi terbaik bagi kedua anak didiknya.



(DEN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id