193 Ribu Warga Miskin Brebes Terima Bantuan Nontunai

Kuntoro Tayubi 28 November 2018 16:51 WIB
kemiskinan
193 Ribu Warga Miskin Brebes Terima Bantuan Nontunai
Bupati Brebes Idza Priyanti, meluncurkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Medcom.id/Kuntoro Tayubi
Brebes: Sebanyak 5.164 warga dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Setiap warga akan menerima memanfaatkan bantuan senilai Rp110 ribu setiap bulan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Bantuan non tunai itu sesuai aturan harus dibelikan beras dan telur untuk menjamin kebutuhan protein anggota keluarganya,” kata Bupati Brebes, Idza Priyanti, saat peluncuran program jaminan sosial tersebut, di aula Balai Desa Banjarharjo, Rabu, 28 November 2018.

Usulan pembukaan rekening akan dibantu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar warga miskin bisa memanfaatkan bantuan ini. Ia memerintahkan dinas terkait mendirikan agen penjualan lewat E-warong (elektronik warung gotong royong) agar warga penerima dapat membelanjakan bantuan yang diterima dengan mudah.


Selain e-warong, Idza juga mengharapkan koperasi ataupun badan usaha desa (Bumdes) juga dapat menjadi agen penyalur bantuan non tunai itu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes Syamsul Komar menerangkan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT se Kabupaten Brebes sebanyak 193 ribu orang.  "Khusus untuk Kecamatan Banjarharjo tercatat sebanyak 11.475 orang, terdiri dari 4.876 kategori PKH (Program Keluarga Harapan) dan 6.599 yang Non-PKH," papar Komar.    

Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya bisa digunakan untuk berbelanja di agen-agen penyalur bantuan yang telah diverifikasi dan ditetapkan bank pemerintah yang ditunjuk.  Idealnya satu agen melayani 250 KPM.

Setiap bulan KPM yang telah membuka rekening dan mendapat kartu belanja elektronik akan menerima transfer senilai Rp 110 ribu per orang. Setiap bulan pula mereka harus melakukan transaksi agar penyaluran bantuan berjalan lancar. BPNT merupakan perbaikan dari program jaminan sosial beras sejahtera yang telah berjalan sebelumnya.

Sukron, warga Kecamatan Larangan, mengatakan program tersebut mempersulit warga yang berada di desa terpencil dalam mencairkan bantuannya. Ia mencontohkan desa di wilayahnya yang belum ada e-warung, seperti Desa Pamulihan dan Desa Wlahar.

“Warga dua desa tersebut harus keluar dari desanya setiap kali mencairkan bantuan. Kalau dipotong transportasi, maka bantuan tersebut menjadi sangat berkurang. Saat ini sarana untuk mencairkan bantuan juga belum ada. Seharusnya pemerintah menyediakan dulu sarananya baru meluncurkan program tersebut,” katanya.
 



(SUR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id