Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal (Ahmad Mustaqim)

Penyetaraan Gaji Perangkat Desa Tak Bisa Tahun Ini

dana desa
Ahmad Mustaqim • 16 Januari 2019 19:04
Bantul: Rencana pemerintah menyetarakan gaji perangkat desa dengan pegawai negeri sipil (PNS) golongan II/a sulit terealisasi. Andai akan direalisasikan tahun ini, kenaikan gaji perangkat desa di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan memerlukan proses panjang.
 
"Anggaran 2019 sudah dibahas tahun lalu. Tidak ada alokasi untuk (kenaikan gaji perangkat desa) itu," kata anggota Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Amir Syarifudin di Bantul, Rabu, 16 Januari 2019.
 
Harus ada perubahan peraturan dilewati jika anggaran kenaikan gaji perangkat desa diambil dari anggaran perubahan. Penerapanan wacana di 2019  harus diikuti penyesuaian aturan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau lewat perubahan Peraturan Pemerintah secara teknis perlu Perda (peraturan daerah) atau Perbup (peraturan bupati)," ujarnya.
 
Politikus PKS ini berujar, rencana menaikkan gaji perangkat desa realistis dilakukan tahun depan. Namun, Amir berpikir keras dari mana sumber keuangan yang akan dipakai.
 
Gaji perangkat desa selama ini bersumber dari 30 persen anggaran dana desa (ADD). Jumlah ADD 2018 di Kabupaten Bantul sebesar Rp125 miliar. Jumlah anggaran ini didistribusikan untuk 75 desa.
 
Ia mengatakan, 10 persen dari jumlah ADD itu berasal dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU). Menurut Amir, pemerintah harus menaikkan anggaran DAU dan DAK jika hendak menaikkan gaji perangkat desa.
 
"Ini karena gaji perangkat desa diambil dari ADD. Sementara, Rp89 miliar dana desa (DD) tak boleh dipakai untuk gaji," ujarnya.
 
Amir menyatakan pemerintah desa bisa meningkatkan penghasilan dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Desa harus mulai berpikir soal kesejahteraan melalui BUMDes. Kalau soal kenaikan gaji perangkat desa kita tunggu aturan (pemerintah) pusat," ungkapnya.
 
Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Desa di Bantul, Ani Widayati sebelumnya mengatakan kenaikan gaji perangkat desa tak boleh mengurangi anggaran pembangunan dari ADD. Menurut Ani, kesejahteraan gaji perangkat desa tak boleh mengurangi dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 

(SUR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi