Pemkot Yogyakarta Akan Mediasi soal Protes Sirkus Lumba-lumba

Ahmad Mustaqim 01 November 2018 15:30 WIB
satwa
Pemkot Yogyakarta Akan Mediasi soal Protes Sirkus Lumba-lumba
Tempat pertunjukan sirkus lumba-lumba di acara Sekaten Yogyakarta, Rabu, 31 Oktober 2018. Medcom.id-Ahmad Mustaqim.
Yogyakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta menampung protes sirkus yang melibatkan satwa lumba-lumba di Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 2018 di Alun-alun Utara pada 12-20 November 2018.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, pihaknya juga akan mempertemukan pihak yang keberatan dengan panitia penyelenggara.

"Hal-hal yang terkait dengan keberatan-keberatannya itu saya kira perlu langkah-langkah bersama. Saya belum tahu persis masalahnya apa, tapi kalau dianggap eksploitasi hewan, saya kira nanti perlu kita diskusikan bareng-bareng," kata Heroe saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 1 November 2018.


Baca: Pegiat Satwa Protes Sirkus Lumba-lumba di Yogyakarta

Haroe menjelaskan, perlu ada penjelasan ke semua pihak soal prosedur jika hendak mengadakan pertunjukan satwa. Sehingga, kata dia, semua pihak ke depannya bisa memiliki pemahaman yang sama. 

"Jika ada (permohonan) surat audiensi, kita siap untuk menerima dan melakukan dialog," jelas Haroe. 

Haroe menegaskan, gelaran PMPS ini diadakan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan melestarikan tradisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Selain itu, PMPS juga diharapkan bisa meningkatkan promosi wisata dan mendorong perekonomian di Yogyakarta.

"Kan ada banyak stan di sana (PMPS). Jadi, saya kira ada juga nilai edukasinya di dalam acara yang selama ini sudah dilestarikan," jelas Haroe.

Pecinta satwa dari kelompok Animal Friends Jogja (AFJ) telah melayangkan surat audiensi kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dinas Pendidikan soal keberatan pertunjukan satwa lumba-lumba. Mereka keberatan dan menilai ada hal perizinan yang diterabas. 

Sementara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DIY telah menyatakan perusahaan penyelenggara sirkus satwa dari Jakarta telah mengantongi izin hingga 2019.

"Peragaan (satwa) itu boleh dan ada prosedurnya. Saat akan melakukan peragaan itu pasti sudah ada kajian," kata Kepala BKSDA DIY, Junita Parjanti.



(DEN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id