Gedung DPRD Kota Yogyakarta. Medcom.id/Ahmad Mustaqim
Gedung DPRD Kota Yogyakarta. Medcom.id/Ahmad Mustaqim (Ahmad Mustaqim)

Belasan Anggota DPRD Yogyakarta Absen di Sidang Paripurna

pileg pemilu serentak 2019
Ahmad Mustaqim • 11 Februari 2019 20:16
Yogyakarta: Suasana rapat paripurna dalam sidang di DPRD Kota Yogyakarta jarang bisa memenuhi kursi. Dari total 40 anggota DPRD, lebih dari 15 anggota tak hadiri sidang.
 
Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta, Prima Hartawan menjelaskan, sidang terakhir di rumah wakil rakyat ini dilakukan pada 7 Februari 2019. Dalam sidang itu hanya dihadiri sebanyak 23 anggota dewan.
 
"Itu memang saat itu sidang paripurna dijadwalkan malam. Jadwal pukul 19.00 WIB, menunggu kuorum kira-kira pukul 19.30 sampai 20.00 WIB. Tapi kehadiran 23 anggota (DPRD) itu sudah kuorum karena sudah setengah dari anggota," ujar Prima kepada Medcom.id pada Senin, 11 Februari 2019.
 
Menurut Prima, tingkat kehadiran anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam persidangan cukup baik. Meskipun, dalam sejumlah sidang paripurna jarang dihadiri seluruh anggota.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengatakan, para anggota DPRD Kota Yogyakarta bisa membedakan mana kegiatan yang harus diikuti dan mana yang tidak. "Kecuali memang ada kegiatan partai dari DPP pusat yang hadir," ujarnya.
 
Ia juga menuturkan, para anggota dewan yang kembali maju pada pemilu legislatif 2019 tetap menjalani tugasnya. Berdasarkan data Prima, sebanyak 34 anggota kembali maju dalam pileg 2019.
 
Menurut dia, ketidakhadiran para anggota dewan dalam beberapa hari karena sedang memasuki masa reses. Ia menampik dugaan ketidakhadiran anggota dewan karena sedang melakukan kampanye.
 
"Masa reses di sini sejak 7 Februari sampai 11 Februari. Reses ini menyerap aspirasi dari konstituen. Hasil aspirasi itu lalu dirumuskan dalam suatu laporan. Tanggal 13 (Februari) nanti ada pembukaan sidang paripurna," ujarnya.
 
Prima mengatakan, kegiatan reses apabila disalahgunakan untuk kampanye menjadi urusan lain. Jika ditemukan anggota dewan sedang kampanye ketika reses, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki kewenangan menindak.
 
"Kami juga mendapat masukan dari Bawaslu masalah ini. Jika ada pelanggaran, mereka yang menindak," ungkapnya.
 
Kepala Bagian Persidangan DPRD Kota Yogyakarta, Prihanta menambahkan, selama 2018, para anggota dewan membahas 22 rencana peraturan daerah. Meskipun, masih ada sejumlah Raperda yang belum tuntas karena masih berada dalam evaluasi dan belum mendapatkan nomor register.
 
"Beberapa Raperda yang selesai 2018 di antaranya Raperda ketertiban umum, penanggulangan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Ada 10 (Raperda) lebih yang sudah bernomor.
Perda retribusi pajak, masih memerlukan nomor registrasi yang lama," kata dia.
 
 

(SUR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif