Non ASN Pemprov Jateng Tak Dapat THR
ilustrasi-medcom.id
Semarang: Pegawai honorer atau Non ASN di lingkup Provinsi Jawa Tengah harus berbesar hati. Pasalnya hingga H-10 Lebaran belum ada kebijakan yang mengatur mereka mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengungkapkan belum ada aturan yang mengatur memberikan THR kepada Non ASN. Ia tidak ingin mengambil risiko karena menggunakan uang negara atau APBD. 

"THR non ASN belum ada kebijakan, karena butuh uangnya. Kami masih mencari slotnya di mana. Karena aturan mainnya tidak ada, kan tidak boleh melanggar aturan, kami juga tidak berani. Karena menggunakan uang negara yang tidak pas," katanya saat ditemui Medcom.id di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa, 5 Juni 2018. 


Dalam aturannya, sesuai dengan Undang-undang ASN Nomor 5 tahun 2014. Dalam UU ASN, pemberian THR hanya ada PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 

"Bagi kami kalau dari segi kemanusiaan mereka layak untuk diberikan. Tapi kembali lagi, kami belum berani mengambil kebijakan," ujarnya. 

Sementara itu, ASN Pemrov Jateng sudah menerima THR dengan sistem transfer ke rekening masing-masing mulai hari ini.  

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah Marno mengatakan, pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk ASN tidak mengalami kendala, karena sudah dianggarkan. 

"Kalau penghitungan gaji kami dari awal sudah menganggarkan di APBD 14 kali yaitu gaji ke 13 dan THR, tidak ada masalah," ucapnya.

Dia menyatakan, sebanyak Rp185 miliar untuk pembayaran THR sudah disiapkan untuk 45 ribu ASN di bawah Provinsi Jawa Tengah. 

Kemudian untuk tenaga non ASN, ia mengungkapkan tidak dapat dianggarkan. Sebab non ASN digaji berdasarkan dengan kinerja. 

"Kalau kaitannya non PNS atau ASN, penganggarannya dengan pendekatan metode kinerja, pedomannya lebih melarang menganggarkan THR honorer, tapi lebih kinerja. Bekerja dikasih honor, enggak seperti pekerjaan dengan gaji bulanan. Karena dalam peraturannya yang boleh menganggarkan dari APBN itu untuk Non ASN di kementerian," ungkapnya.



(LDS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id