GKR Hemas (keempat dari kanan). Medcom.id-Ahmad Mustaqim
GKR Hemas (keempat dari kanan). Medcom.id-Ahmad Mustaqim (Ahmad Mustaqim)

GKR Hemas Melawan

dpd ri
Ahmad Mustaqim • 21 Desember 2018 14:46
Yogyakarta: Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberhentikan sementara keanggotaan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. Hemas diberhentikan karena tak menghadiri sidang dan rapat sebanyak 12 kali berturut-turut. Surat itu dibacakan Badan Kehormatan DPD pada 20 Desember 2018. 
 
Dengan kondisi itu, Hemas melawan. Ia mengatakan ketidakhadirannya dalam sidang dan rapat-rapat di DPD belakangan ini bukan tanpa alasan. Sejak Oesman Sapta Odang (OSO) mengambil alih kepemimpinan secara ilegal, dirinya bersama sejumlah anggota DPD tidak mengakui kepemimpinan itu. 
 
"Kalau saya hadir dalam sidang yang dipimpin OSO, berarti secara langsung mengakui kepemimpinannya," ujarnya di Kantor DPD Perwakilan DIY Jalan Kusumanegara Kota Yogyakarta, pada Jumat, 21 Desember 2018. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mengacu putusan Mahkamah Agung, Hemas mengatakan kepemimpinan OSO tak sah. Ia mengatakan langkahnya tersebut bukan karena rasa suka dan tidak suka dengan OSO. 
 
"Tetapi caranya yang menabrak hukum. Hukum harus tegak di negeri ini dan tidak boleh ada warga yang kebal hukum apalagi berada di atas hukum. Kalau saya menutup mata akan hal ini, terus buat apa saya jadi anggota DPD," ujar istri Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X ini. 
 
Menurut Hemas alasan pemberhentian dirinya tak sesuai dengan peraturan, yakni UU MD3. Hemas menyebutkan, di dalam Pasal 313 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, anggota DPD bisa diberhentikan apabila berstatus terdakwa dengan ancaman pidana paling singkat lima tahun serta menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus. 
 
Ia menilai Badan Kehormatan DPD bersifat diskriminatif. Sebab, kata dia, badan tersebut tak memproses laporan dua mantan anggota DPD, Muspani dan Bambang Soeroso, terhadap Nono Sampono pada Oktober lalu. Laporan terkait keputusan sikap politik yang ingin meninjau ulang keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus parpol untuk maju DPD. 
 
"Surat yang dibuat Nono Sampono dengan kop surat DPD itu diputuskan tidak melalui mekanisme dan prosedur sidang paripurna DPD RI sebagaimana diatur di tatib. Laporan keduanya dianggap sepi," kata dia. 
 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif