Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menyerahkan polemik penolakan jalan tol Bawen-Yogyakarta ke Kementerian Dalam Negeri.
"Itu kan keputusan Pansus DPRD. Saya kira pemerintah pusat akan menelaah polemik tol Bawen-Yogya, dan patut diingat itu proyek strategis nasional dan ada Keppresnya," katanya di saat ditemui di kantornya, Jumat, 19 Oktober 2018.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Revisi RTRW padahal telah diketok DPRD Jateng dan sedang dievaluasi Kemendagri. Menurutnya, pemerintah pusat yang akan menentukan apakah jalan tol yang masuk proyek strategis nasional itu masuk ke dalam revisi RTRW atau tidak.
"Dievaluasi Kemendagri dan mereka akan memanggil kementerian teknis terkait," tambahnya.
Baca: Tol Borobudur-Yogya-Solo Dipastikan Terealisasi
Sebelumnya Ketua Pansus Raperda Revisi RTRW DPRD Jateng, Abdul Azis mengatakan, telah menghapus rencana pembangunan jalan tol Bawen-Jogja sepanjang 70 kilometer, dan akan menyelamatkan lahan basah atau lahan pertanian seluas 350 hektare.
"Keuntungannya efisiensi anggaran, dapat menghindari pembangunan di tanah rawan gempa, menyelamatkan 350 hektare lahan basah atau lahan produktif, dan pencegahan eksploitasi material jutaan kubik, jika yang dibangun jalan tol," kata azis.
Aziz mengungkapkan, pemerintah justru didorong segera menyelesaikan pembangunan reaktivasi rel kereta api Semarang-Yogyakarta. Menurutnya, nilai investasi kereta api lebih murah dibandingkan pembangunan jalan tol, dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja.
"Nilai investasinya lebih murah, kalau kereta api itu Rp25 -30 miliar per kilometer. Sementara, jalan tol Rp150 miliar perkilometer atau Rp10 triliun total anggarannya. Kereta api Rp2 triliun," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SUR)
