KEIN Sarankan Pemerintah Terapkan Ekonomi Pancasila
Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional, Arif Budimanta (dua dari kiri) memberikan paparan pada acara FGD Sistem Ekonomi Pancasila di Po Hotel Semarang, Kamis 12 Juli 2018. Foto: Budi Arista Romadhoni
Semarang: Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) memandang kebijakan pemerintah harus mengakomodir kepentingan nasional untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Ditambah menghadapi tekanan perdagangan yang disampaikan oleh Amerika Serikat belakangan ini.

Negara Adidaya itu menyampaikan rencana untuk mengkaji ulang kebijakan bea masuk, yang di dalamnya adalah 124 produk ekspor dari  Indonesia.

Jika terjadi, produk dari dalam negeri ke negeri Paman Sam akan kehilangan fasilitas keringanan bea masuk yang selama ini diterima. Akibatnya berpeluang menurunkan daya saing.


Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan, pemerintah harus mengantisipasi kondisi tersebut karena berefek negatif bagi perekonomian Indonesia. Apalagi, selama ini perdagangan Indonesia dengan Amerika masih surplus, sudah sepatutnya dijaga dengan baik.

"Kepentingan nasional harus dijaga melalui perlindungan terhadap pasar domestik agar bermanfaat besar bagi masyarakat Indonesia," katanya pada Focus Group Discussion “Sistem Ekonomi Pancasila” di Po Hotel Semarang, Kamis, 12 Juli 2018.

Arif menyarankan, alangkah baiknya kalau Indonesia lebih melihat ke dalam (inward-looking). Kebijakan tersebut sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi yang saat ini sangat diperlukan demi menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri, tidak bergantung pada bangsa lain. Salah satu ketergantungan Indonesia yakni impor bahan baku/penolong yang masih cukup tinggi.

"National interest first itu menjadi penting. Kita harus mandiri dan yang paling penting adalah kita menjadi bangsa yang berdaulat secara ekonomi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, beragam masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat diungkapkan oleh para pemangku kepentingan di Jawa Tengah, antara lain peneliti, pengusaha lokal, media serta organisasi non pemerintah. Hadir juga dalam pertemuan, perwakilan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dia menjelaskan, untuk menjadikan negara yang berdaulat secara ekonomi perlu dilakukan penguatan terhadap ekonomi domestik, mendorong ekonomi kerakyatan, dan mengembalikan kekayaan sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat seluas-luasnya.

Menurutnya hal itu dapat terjadi, apabila nilai-nilai dalam Pancasila dapat diterapkan di seluruh aspek pembangunan. Khususnya pembangunan perekonomian.

"Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat sebuah sistem ekonomi dengan dasar-dasar Pancasila sehingga kekuatan domestik dapat tercapai sejalan dengan terciptanya kemakmuran rakyat sebesar-besarnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Arif menjelaskan, cita-cita para pendiri bangsa ini ialah rakyat Indonesia hidup sejahtera, adil, dan makmur, serta merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi.

Kepentingan negara dapat diwujudkan dalam lima komitmen negara yang terwujud dalam Sistem Ekonomi Pancasila yakni pasar yang adil, kesetaraan akses untuk penghidupan yang lebih baik, penurunan tingkat ketimpangan, peningkatan kualitas hidup, dan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Kendati demikian, mencapai kondisi tersebut bukanlah pekerjaan  mudah mengingat saat ini perekonomian sudah bergerak sangat dinamis. Banyak pihak-pihak yang lemah akibat adanya penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh segelintir orang.

“Di sinilah perlunya negara hadir. Negara hadir untuk merealisasikan kepentingan negara yang sebenarnya adalah cita-cita luhur para pendiri bangsa melalui kebijakan-kebijakan yang telah dan akan  disusun,” tututnya.

Sementara itu Kepala Biro Perekonomian Jateng Budiyanto EP yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengungkapkan secara normatif ekonomi di Indonesia berlandaskan pancasila.

"Intinya harga-harga harus terjangkau oleh masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok dan menjadi kemakmuran rakyat," ungkapnya.

Negara perlu hadir untuk mendukung ekonomi Pancasila. Pembangunan ekonomi berorientasi keadilan, yaitu seluruh warga berhak mendapatkan ekonomi yang adil, sehingga dapat terjaga persatuan Indonesia.

"Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial harus segara dituntaskan. Seperti di Pemprov Jateng, kami berbeda mungkin dengan provinsi lain, Selasa hingga Kamis kami wajib mengenakan batik, tujuannya untuk mengenalkan dan membangkitkan penjualan batik sendiri," tandasnya.



(LDS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id