"Awalnya kami sampaikan problem nasional, dan adanya ketidakpastian hukum. Kami sudah memohon secara langsung, tuntutan kami adalah legalkan cantrang," kata Ketua ANNI Riyono kepada Medcom.id, Selasa, 16 Januari 2018, di Tegal.
Tuntutan tersebut merujuk ke hasil uji petik beberapa lembaga yang menyebutkan alat tangkap cantrang ini ramah lingkungan. Beberapa lembaga yang telah mengeluarkan uji petik antara lain DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Tegal, dan akademisi IPB.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Selain itu juga dari Orsospol dan teman-teman media yang membuat kami semakin yakin kalau alat tangkap cantrang tidak merusak lingkungan," ungkapnya.
Riyono menambahkan, ia meminta Presiden untuk melegalkan cantrang atau menunda larangan hingga dua tahun selama belum ada uji petik bersama. Dia pun mengaku Presiden telah mengarahkan mereka untuk melaut.
"Tanpa membatasi gross tonnage (GT), nanti akan difinalisasi di Jakarta pada tangga 17 Januari. Makanya saya yakin Presiden akan melegalkan cantrang mengingat dampak ekonomi bagi nelayan yang luar biasa,” katanya.
(Baca: Presiden Cari Solusi Soal Penggunaan Cantrang)
Presiden Joko Widodo telah bertemu dan berdiskusi dengan para nelayan cantrang seluruh Indonesia di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Namun, belum ada kepastian dari pemerintah untuk para nelayan yang menggunakan alat cantrang.
"Nanti kita bertemu hari Rabu, untuk mencari solusi dari problem yang berkaitan dengan cantrang," kata Jokowi di Tegal, Jawa Tengah, Senin, 15 Januari 2018.
Rencananya, pertemuan itu antara Presiden dan para nelayan cantrang berlangsung di Jakarta pada Rabu. 17 Januari 2018. Pertemuan itu diharapkan dapat memberikan solusi dari penggunaan cantrang ini. Sehingga para nelayan juga dapat kembali mencari mata pencahariannya tanpa merusak biota laut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SUR)
