Pemprov dan DPRD Jateng Sepakat UMP Naik 8 Persen

Mustholih 30 Oktober 2018 14:23 WIB
ump
Pemprov dan DPRD Jateng Sepakat UMP Naik 8 Persen
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jateng, Rukma Setyabusdi, terkait penetapan upah minimum / Mustholih
Semarang: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkonsultasi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jateng, Rukma Setyabusdi, terkait penetapan upah minimum provinsi 2019. Mereka bersepakat UMP naik 8 persen lebih dan bakal diumumkan pada 1 November 2018.

"Tadi konsultasi untuk UMP diumumkan 1 November. Naik 8 sekian persen," kata Ganjar, Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 30 Oktober 2018.

Selain itu, kata Ganjar, Pemprov dan DPRD Jawa Tengah juga bersepakat terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Kota. Ganjar berujar besaran UMK di Jateng bakal diumumkan 21 November 2018. "Kita tunggu sampai 5 November rekomendasi UMK dari masing-masing daerah," kata Ganjar menegaskan.


Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setyabudi, menambahkan rencana penetapan UMP oleh Pemprov Jateng sudah sesuai peraturan. Dalam menentukan besaran UMP, Pemprov Jateng sudah mempertimbangkan faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Sudah sesuai dengan peraturan perundangan. Ada kenaikan 8 sekian persen untuk UMP saja. Angka-angka itu tidak buat sendiri tapi sudah ada dari beberapa inflasi, pertumbuhan perekonomian," beber Rukma.

Setyabudi berharap penetapan UMP dan UMK di Jateng berjalan lancar. Dia membenarkan DPRD dan Pemprov Jateng sudah bersepakat ihwal besaran UMP. "Harapan kita semua berjalan baik," terang Rukma.

Upah minimum provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2018 sebesar Rp1.486.065. Upah tersebut naik Rp 119.065 atau 8,71 persen dibanding UMP 2017 sebesar Rp 1.367.000.
 



(ALB)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id