Pemprov Jateng Saring TKA dengan Bahasa Indonesia
Aksi buruh di peringatan May Day yang menolak tenaga kerja asing, Selasa 1 Mei 2018, MI - Ramdani
Semarang: Pemerintah Jawa Tengah mengawasi keberadaan tenaga kerja asing di provinsi tersebut. Salah satunya dengan mewajibkan tenaga kerja sing memenuhi syarat wajib berbahasa Indonesia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Wika Bintang mengatakan, sejak 2016, Pemprov mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia untuk tenaga kerja asing. Itu harus dibuktikan dengan sertifikat bahasa Indonesia.

"Sertifikat diserahkan saat perusahaan mengurus izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) baru atau perpanjangan. Bila gagal, IMTA tak akan disetujui," kata Wika di Semarang, Jumat 4 Mei 2018.


Bahkan, klaim Wika, Pemprov membentuk satgas pengawasan orang asing. Satgas juga menggandeng Polda Jateng dan Kantor Imigrasi.

“Jika ada yang melanggar aturan, ya dideportasi. Yang melakukannya adalah imigrasi," kata Wika.

Di lain tempat, anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto mendukung penerapan syarat tersebut. Sebab, cara itu menjadi penyaring serbuan tenaga kerja asing masuk ke Jateng.

Lagi pula, ungkapnya, kewajiban berbahasa Indonesia sesuai aturan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa dan lambang negara. "Bahasa Indonesia juga dibutuhkan sebagai bahasa penghantar untuk mentransfer teknologi pada tenaga kerja lokal," ujarnya.

Jumlah tenaga kerja asing di Jateng bertambah tiap tahun. Pada 2016, jumlah pekerja asing sebanyak 1.986 orang. Jumlah itu meningkat pada 2017 yaitu 2.119 orang.

Jumlah negara asal TKA pun bertambah dari 50 menjadi 53 negara. Tenaga kerja asing paling banyak datang dari Tiongkok yaitu 381 orang. Kemudian disusul oleh Korea Selatan sebanyak 207 orang, Jepang 105 orang, Taiwan 93 orang, dan India 87 orang. 




(RRN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id