ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id (Ahmad Mustaqim)

Penyetaraan Gaji Perangkat Desa Beratkan ADD

dana desa
Ahmad Mustaqim • 15 Januari 2019 17:00
Bantul: Wacana Presiden Joko Widodo menyetarakan gaji perangkat desa dengan pegawai negeri sipil (PNS) golongan II/a dinilai sulit terealisasi. Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Desa se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ani Widayati meminta pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek. 
 
"Rencana (penyetaraan gaji perangkat desa dengan PNS) ini jangan gegabah. Harus dilihat dulu sumbernya (dana) dari mana," kata Ani saat dihubungi Medcom.id, Selasa, 15 Januari 2019. 
 
Kepala Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul ini mengatakan, selama ini gaji perangkat desa bersumber dari alokasi dana desa (ADD). Di desanya, gaji untuk perangkat desa mengambil ADD sebesar 30 persen. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Apabila rencana penambahan gaji itu diterapkan dengan sumber keuangan yang sama, ia menilai akan mengurangi presentasi pembangunan desa. "Keuangan di desa dalam ADD sudah diatur dengan skema 30 persen untuk gaji (perangkat desa) dan sisanya untuk pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat," ujarnya. 
 
Ani menyebutkan, ADD di Desa Sumbermulyo pada 2018 ada sebesar Rp1.604.607.000. Nilai itu dipotong 30 persen atau Rp481.382.100 untuk gaji perangkat desa.  

Baca: Pemerintah Tetapkan Gaji Perangkat Desa Setara PNS

Rinciannya; kepala desa dengan gan gaji Rp2.450.000; sekretaris desa (Rp1.715.000); Kepala Seksi dan Kepala urusan yang terdiri dari enam orang (masing-masing Rp1.445.500); dukuh ada sebanyak 16 (masing-masing Rp1.274.000); dan tujuh staf (perorang Rp980.000). 
 
Ia khawatir penerapan rencana pemerintah itu bisa mengurangi anggaran untuk program di masyarakat. Ani menyebut rencana menaikkan gaji ini bisa memberatkan ADD. 
 
"Jadi berbenturan dengan masyarakat. Kasihan masyarakat. Tapi kalau (sumber) anggaran dari pos khusus ya mangga (silakan)," ujarnya. 
 
Menurutnya, para perangkat desa di Bantul tidak terlalu banyak menanggapi tentang rencana penaikan gaji itu. Di sisi lain, perangkat desa di Bantul juga mendapat tambahan dana purna tugas yang telah diatur oleh pemerintah setempat. 
 
Presiden Jokowi Widodo sempat menyatakan akan menaikkan gaji perangkat desa saat menemui ribuan perangkat desa dari berbagai wilayah di Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) di Istora Senayan Jakarta, Senin, 14 Januari 2019. Rencana itu hendak ditindaklanjuti dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi