Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera (kiri). Medcom.id-Ahmad Mustaqim .
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera (kiri). Medcom.id-Ahmad Mustaqim . (Ahmad Mustaqim)

Penyusunan Amdal Perusahaan Unggas di Gunungkidul Dipertanyakan

peternakan
Ahmad Mustaqim • 14 Februari 2019 15:11
Yogyakarta: Proses pendirian bangunan perusahaan PT Widodo Makmur Unggas di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dituding cacat hukum. Sejumlah bangunan sudah berdiri, namun pengurusan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) baru berjalan.
 
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera mengatakan, perusahaan tersebut baru saja melakukan sidang komisi penilaian amdal di tingkat provinsi pada 8 Februari 2019. Perusahaan ini dinilai menyalahi prosedur. 
 
"Walhi menyatakan dokumen Amdal-nya tak layak secara lingkungan. Mereka berencana membangun 24 kandang (unggas), tapi proses Amdal baru berjalan, sebanyak 12 kandang sudah berdiri," kata Halik di kantor Walhi Yogyakarta, Kamis, 14 Februari 2019. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pemkab Gunungkidul akan Ultimatum Perusahaan Ternak Unggas
 
PT Widodo Makmur Unggas mendirikan bangunan di atas kawasan bentang alam karst Gunungkidul di atas luas lahan sekitar 240 ribu meter persegi di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu dan Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari.
 
Dengan rencana mendirikan empat blok dengan enam unit kandang skala besar, mereka menarget produksi telur 700 ribu butir per bulan.
 
Halik mengungkapkan, lokasi pendirian bangunan di kawasan karst bisa merusak bentang alam karst di sana. Terlebih, pembangunan juga sudah memotong bukit karst.
 
Menurut Halik, pemanfaatan kawasan karst bisa dilakukan dengan catatan tak ada bentuk perusakan di lapangan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang kawasan karst Gunungkidul yang sudah menjadi kawasan lindung geologi.
 
"Di lapangan nyatanya banyak pelanggaran. Ada proses penghancuran bentang alam karst. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) di sana juga menyatakan kawasan karst sebagai kawasan lindung," ujar Halik.
 
Selain itu, pembahasan dokumen Amdal juga tak mencakup semua blok bangunan. Ia mengatakan Amdal hanya dilakukan pada pemanfaatan blok tiga dan empat, sementara blok satu dan dua tak tersentuh.
 
Selain perizinan, dampak peternakan unggas dalam skala besar juga mengancam lingkungan. Kotoran ayam dalam volume besar berpotensi bocor dan mencemari kualitas air sungai bawah tanah.
 
Lokasi bangunan perusahaan itu berada di atas saluran sungai bawah tanah Bribin, salah satu sumber mata air yang dimanfaatkan warga Gunungkidul. 
 
"Ada masalah lain selain lingkungan, seperti dampak lalat akibat peternakan. Ini kan bisa menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Di sungai bawah tanah juga terdapat kepiting endemik, biasanya disebut kepiting jacobson," ungkap Halik.
 
Halik menyatakan, akan melakukan kejutan detail soal perizinan perusahaan itu. "Jika izin lingkungan keluar dengan kondisi itu, kami akan gugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," ungkapnya. 
 
Satrio, anggota LBH Yogyakarta, mengatakan Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu mendesak Pemkab Gunungkidul bisa tegas menyikapi kondisi itu. Koalisi yang beranggotakan 16 organisasi akan mengawalnya. 
 
"Dokumen Amdal ada tumpang tindih peraturan. Pemerintah bertanggung jawab menjalankan mandat melestarikan kawasan bentang alam karst sebagai warisan dunia," ujar Satrio.
 
Sementara Direktur Teknis PT Widodo Makmur Unggas, Iwan Christianto mengatakan, operasional perusahaan sudah dihentikan sementara sejak September 2018. Menurut dia, penghentian itu untuk mengurus kelengkapan perizinan. 
Pihaknya mengaku memiliki perizinan secara prinsip dari izin lokasi. "Kalau tidak sesuai tidak mungkin kita sampai Amdal," kata Iwan.
 
Iwan juga membantah jika perusahaan merusak lingkungan. Iwan mengatakan perusahaan hanya meratakan beberapa bukit karst untuk pembangunan kandang ayam. 
 
Menurut dia, pihak perusahaan memutuskan operasional sebelum ada izin karena bibit ayam yang didatangkan dari Eropa telanjur datang terjadwal. "Kami tak mungkin menindak karena ayamnya sudah datang. Nanti telur ayam dari perusahaan kami akan jadi benih ayam broiler," tambah Iwan. 
 
Iwan mengklaim PT sudah mengatur pengelolaan kotoran ayam yang dihasilkan untuk menjadi pupuk. Sementara, total nilai investasi perusahaan senilai ratusan miliar rupiah. 
 
"Kami juga memakai 90 persen tenaga lokal. Jumlah pekerja kami sekarang sekitar 100 orang. Kita sudah diberi rekomendasi izin layak lingkungan. Kenapa perlu Amdal, untuk meminimalkan dampak lingkungan," pungkas Iwan.
 

(DEN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi