"Eksekusi mati tidak akan dihentikan, tetapi pasti harus dilaksanakan. Saya tidak bisa mengungkapkan kapan lagi akan dilakukan eksekusi mati. Nanti akan dilihat lagi kapan waktunya mengingat banyaknya pertimbangan," kata Prasetyo, saat berkunjung ke kampus Undip Tembalang, Rabu, 21 Februari 2018.
Menurutnya dalam mengambil setiap kebijakan, pihak kejaksaan masih mengacu pada dua pijakan yaitu sisi penegakan hukum dan eksekutif.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Prasetyo berdalih ada banyak masukan dari sejumlah negara tetangga terutama Filipina, Australia, dan Tiongkok terkait mekanisme hukuman mati. Ia mengaku pernah bertolak ke Tiongkok untuk berdiskusi dengan pemerintah setempat.
"Waktu itu, saya bilang banyak pasukan narkoba dari China. Terus pemerintah setempat bilang silakan jaksa agung (eksekusi mati) karena kami pernah mengalaminya," ucapnya.
Kemudian, masukan lain dari Pemerintah Australia menjelang eksekusi mati terpidana Bali Nine. Otoritas Negeri Kanguru itu sempat meminta penundaan hukuman mati atas warganya.
"Banyak negara menghapus hukuman mati. Namun, saya tegaskan negara Indonesia punya pertimbangan sendiri. Toh, mekanismenya masih lebih manusiawi. Kita selalu memberitahu kepada dubes-dubes sebelum seorang terpidana dieksekusi. Beda dengan Arab Saudi yang tanpa pemberitahuan langsung main penggal," tambahnya.
Pihaknya ingin membuktikan bahwa penegakan hukum harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Asas hukum bukan hanya mewujudkan keadilan dan kepastian. Tapi juga memberikan kemanfaatan.
"Semua tantangan kita respon dengan kerja keras, dedikasi, dan pengabdian. Dengan berbagai upaya kendala itu, kita laksanakan upaya-upaya penindakan represif," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(LDS)
