Ketua Koperasi Jaladipa Trans, Mohammad Hatta, mengatakan pengemudi yang dinaungi koperasi kerap dimintai sejumlah uang agar SRUT bisa cepat keluar. “Dealer minta biaya tinggi untuk mengeluarkan SRUT. Perunit biayanya bisa mencapai Rp500 ribu,” kata Hatta di Yogyakarta.
Jika tak ada uang, pengemudi bisa mendapatkan SRUT lebih dari tiga bulan. Padahal, dia menyebut proses pembuatan sertifikat uji tipe (SUT) dan SRUT seharusnya tak dikenakan biaya dan memakan proses kurang dari satu bulan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Kendala lain juga ditemukan saat mengurus SIM A Umum di kepolisian. Ia mengaku beberapa driver dikenakan dikenakan biaya hingga jutaan .”Resminya tidak sampai segitu biayanya. Biasanya hanya dikenakan beberapa ratus ribu saja,” kata Hatta.
Kendala ini membuat banyak pengemudi taksi online enggan mengurus perizinan dan persyaratan operasional. Hatta menceritakan sejak Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 mengenai angkutan sewa khusus dikeluarkan, banyak pengemudi taksi online yang menjadi anggota koperasinya serius mengurus persyaratan.
Prosedur yang rumit, bertele-tele dan memakan biaya banyak ini membuat mereka mengurungkan niatnya. Ditambah lagi pemerintah tidak bisa menjaminan para pengemudi yang sudah mengantongi persyaratan tak kena pemecatan sepihak dari pengelola aplikasi.
"Ada ratusan yang sudah mau melengkapi persyaratan. Tapi karena bertele-tele dan lama, baru 30-an pengemudi yang mengurus uji KIR,” tutur dia.
Sukardi, pengemudi taksi online menunjukkan perizinan dan kelengkapan persyaratan operasi, Rabu, 31 Januari 2018. Foto: Medcom.id/Patricia Vicka
Salah seorang pengemudi taksi online, Sukardi mengaku kesulitan mengurus persyaratan operasional taksi online. Ia membutuhkan waktu lebih dari satu bulan untuk bisa mendapatkan SRUT dari dealer setempat.
"Untung saya dibantu sama Koperasi Jaladipa. Jadi sekarang semua persyaratan dan perizinan sudah lengkap," kata pria asal Bantul ini, Rabu, 31 Januari 2018.
Ia berharap agar pemerintah mau jemput bola mempermudah persyaratan yang dibutuhkan. Selain itu pemerintah diminta melindungi para pengemudi yang sudah mengantongi izin dari ancaman pemutusan kerja sepihak dan menyertakan pengemudi ke dalam program asuransi ketenagakerjaan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SUR)
