"Kami meragukan komitmen antikorupsi capres dan cawapres. Kami kecewa. Kami berduka di hari antikorupsi. Program (pemberantasan korupsi) ini terpinggirkan," kata Oce saat berada di salah satu kafe di Jalan Suroto Kotabaru, Kota Yogyakarta, Senin, 10 Desember 2018.
Ia mengatakan, pasangan capres-cawapres nomor 1, Joko Widodo-Maruf Amin memiliki banyak kesempatan untuk membuat kebijakan penguatan dalam pemberantasan korupsi. Sebagai pertahanan, ia mengatakan ada enam program pemberantasan korupsi pasangan itu yang sudah diserahkan ke KPU.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Enam agenda yang ditawarkan sangat normatif. Tim kampanye tak terlihat serius menyusun visi dan misi (pemberantasan korupsi)," kata dia.
Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, hanya mencantumkan dua agenda pemberantasan korupsi. Menurut Oce, hal itu membuat sulit menilai komitmen pasangan itu dalam konteks pemberantasan korupsi.
"Apakah ada keseriusan tidak dalam misi pemberantasan korupsi? Ini sangat mengecewakan di peringatan hari antikorupsi yang jatuh 9 Desember kemarin," ungkapnya.
Melihat situasi itu, ia mengatakan dunia antikorupsi di Indonesia seolah tak mendapat tempat pertama. Menurut dia, para capres harusnya mengusung hal yang banyak disuarakan publik. Misalnya, membuat aturan kekayaan pejabat yang kekayaannya tak wajar, hingga aturan akuntabilitas pendanaan politik.
Oce menilai, persaingan capres-cawapres saat ini lebih memperdebatkan isu yang tak penting. Mereka, kata dia, justru sibuk mengomentari istilah 'sontoloyo', 'muka Boyolali', hingga 'genderuwo'.
"Kami Pukat UGM menuntut kedua calon agar lebih serius mengusung agenda pemberantasan korupsi. Kami berharap calon pemimpin akan lantang memimpin pemberantasan antikorupsi saat jadi presiden. Untuk memberantasnya korupsi butuh ketegasan pemimpin dan pimpinan politik. Hanya dengan komitmen kuat, agenda pemberantasan korupsi bisa jalan dengan baik. Masyarakat sudah menunggu," ungkapnya.
Anggota Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Bambang Muryanto Bagus Kusuma Aji mengatakan pemberitaan kasus korupsi oleh media justru berujung pada ancaman kerja-kerja jurnalistik. Bahkan, ada sejumlah narasumber yang dilaporkan akibat berbicara tentang dugaan kasus korupsi. Ia mendesak kasus demikian diselesaikan dengan UU Pers.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
