Sejumlah delman melintasi jalan di sekitar Tugu Yogyakarta, Ant - Hendra Nurdiyansyah
Sejumlah delman melintasi jalan di sekitar Tugu Yogyakarta, Ant - Hendra Nurdiyansyah (Ahmad Mustaqim)

Penggugat Aturan Kepemilikan Tanah di Yogyakarta Ajukan Banding

konflik agraria
Ahmad Mustaqim • 03 Maret 2018 15:19
Yogyakarta: Penggugat Surat Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pelarangan kepemilikan tanah untuk warga non-pribumi, Handoko mengajukan banding. Banding telah diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, Rabu, 28 Februari 2018. 
 
"Materi banding sudah saya serahkan ke pengadilan," kata Handoko saat dihubungi pada Sabtu, 3 Maret 2018. 
 
Baca: PN Yogyakarta Tolak Gugatan Instruksi Wagub soal Kepemilikan Tanah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Secara umum, materi banding yang Handoko ajukan soal surat instruksi Wagub DIY yang diskriminatif. Sebab, penggunaan istilah pribumi dan non pribumi sudah tak selayaknya dipakai. Ia juga menyertakan argumen penguat materi banding. 
 
Humas Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sari Sudarmi mengatakan sudah menerima materi banding itu. Ia mengungkapkan, pengadilan akan memeriksa lebih dulu isi materi banding. 
 
"Jika (materi banding) sudah lengkap, kami akan kirim ke Pengadilan Tinggi (Yogyakarta)," kata dia. 
 
Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum, Biro Hukum Setda DIY Adi Bayu Kristanto menyatakan siap melayani banding penggugat. Pihaknya akan menyiapkan materi usai mendapat surat dari pengadilan. 
 
Handoko menggugat  Surat Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor K.898/I/A/1975 dengan tergugat sejumlah pihak dan lembaga, di antaranya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY.
 
Surat instruksi yang terbit pada 5 Maret 1975 itu dinilai mengandung unsur diskriminasi karena tak ada penyeragaman hak atas tanah pada seorang WNI nonpribumi.
 
Handoko menganggap instruksi bertentangan dengan Inpres 26 Tahun 1998 dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Pemerintah DI Yogyakarta dinilai melakukan perbuatan melawan hukum.

 
Tapi, gugatannya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Selasa, 20 Februari 2018. Majelis hakim yang diketuai Cokro Hendro Mukti menilai surat instruksi itu tak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena bertujuan melindungi kepentingan umum yakni masyarakat ekonomi lemah.
 
Hakim juga mengaitkan kewenangan Pemerintah DIY berdasarkan UU Keistimewaan DIY, yang memberikan kewenangan dalam pengelolaan tanah menjaga keseimbangan pembangunan dimasa yang akan datang.

 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif