Mendagri Sarankan HTI Legowo
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto (kanan) mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta. (ANT/Dhemas Reviyanto)
Semarang: Putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak perkara gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyarankan, pengikut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mematuhi putusan PTUN. Meskipun kini HTI bakal mengajukan banding.

"Ya sudah ikut apa yang diputuskan Hakim. Ini kan negara hukum," kata Tjahjo di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 8 Mei 2018.

Tjahjo mengatakan, putusan majelis hakim PTUN Jakarta mengukuhkan keputusan Pemerintah membubarkan HTI. Dengan demikian, keberadaan HTI sebagai organisasi dilarang di Tanah Air.


"Ya sudah dong. Sebuah ormas kalau dilarang ya tidak boleh ada ormas itu," ujar Tjahjo menegaskan.

Meski begitu, Tjahjo menghormati langkah HTI yang menyatakan banding atas putusan majelis hakim PTUN karena menjadi hak setiap masyarakat.  

"Itu kan sesuai mekanisme hukum," jelas Tjahjo.

Hanya saja, HTI tetap dilarang melakukan aktivitas organisasi.  Seperti diketahui, PTUN Jakarta menolak gugatan HTI atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembubaran HTI. Majelis hakim menyebut proses penerbitan SK Menkumham tersebut sudah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan hal-hal yang ditudingkan dalam gugatan HTI.

HTI menggugat Menkumham ke PTUN dengan nomor 211/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 13 Oktober 2017 lalu. Dalam gugatan itu, HTI meminta SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan ormas tersebut dicabut.



(LDS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id