Suasana sidang Siti Masitha di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. (Medcom.id/Kuntoro Tayubi)
Suasana sidang Siti Masitha di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. (Medcom.id/Kuntoro Tayubi) (Kuntoro Tayubi)

Siti Masitha Minta Ditahan di LP Tangerang

korupsi operasi tangkap tangan ott
Kuntoro Tayubi • 09 April 2018 18:41
Semarang: Kepada Majelis Hakim, Siti Masitha minta agar dirinya dapat dipindah ke LP Anak dan Perempuan Tangerang jika nanti telah divonis. Hal itu diungkapkan Wali Kota nonaktif Tegal tersebut saat membacakan pledoi, Senin, 9 April 2018, di Pengadilan Tipikor Semarang.
 
Diwarnai isak tangis, dalam pembelaannya Siti Masitha membantah segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Siti mengaku semua yang dituduhkan di luar pengetahuannya.
 
"Sudah terbukti tidak ada penambahan harta dan aset yang signifikan selama saya menjabat sebagai Wali Kota Tegal, bahkan saya juga belum memiliki rumah sendiri. Rumah yang ada di Jakarta itu adalah milik adik saya", ucap Siti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia juga mengaku, pendapatan selama ini hanya dari jabatan Wali Kota. Bahkan ia juga terpaksa meminjam bank untuk biaya pendidikan. Sampai sekarang pun pendapatan masih dibantu adik, bahkan ia tidak punya tabungan. Hanya asuransi pendidikan anak senilai Rp50 juta yang telah disita KPK.
 
Kepada majelis hakim Siti memohon agar setelah setelah divonis dirinya bisa dipindahkan ke LP Anak dan Perempuan Tangerang. Hal itu dikarenakan agar keluarga dapat lebih mudah menjenguknya.
 
"Saya sangat rindu kepada anak-anak saya, selama ditahan di Semarang keluarga jarang menengok karena jarak yang jauh dan biaya yang tinggi, karena itu saya mohon majelis hakim mengabulkan," imbuhnya.
 
Selain meminta agar dipindah, Siti juga meminta hak politiknya tidak dicabut sesuai tuntutan jaksa KPK. Dalam pembelaannya Siti juga mengaku tidak pernah mengondisikan lelang proyek, maupun pengangkatan jabatan.
 
Menurut dia, semua peristiwa itu baru diketahuinya  justru ketika di periksa KPK. Dirinya juga mengaku tidak pernah memerintahkan Amir Mirza untuk meminta dana kepada para Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk kepentingan kampanye.
 
“Biaya kampanye akan ditanggung dari dana pribadi adik saya, seperti saat kampanye pada periode pertama kali. Saya mohon majelis hakim dapat memberikan putusan yang adil sesuai fakta,” pintanya dihadapan majelis hakim.
 
Siti dituntut hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta, terkait kasus dugaan suap pengadaan alat kesehatan dan pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal.
 
Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Siti Masitha terbukti menerima uang sekitar Rp500 juta. Uang suap tersebut diberikan oleh mantan Wakil Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Cahyo Supriyadi serta seorang pengusaha Sadat Fariz, melalui mantan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Brebes Amir Mirza Hutagalung.

 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif