Pemukiman warga di tepi pantai di Kelurahan Bulu Kecamatan Jepara Kota.
Pemukiman warga di tepi pantai di Kelurahan Bulu Kecamatan Jepara Kota. (Rhobi Shani)

Mitigasi Bencana Masyarakat Pesisir Jepara Minim

jembatan rubuh jembatan rusak bencana longsor bencana banjir
Rhobi Shani • 29 Desember 2018 12:06
Jepara: Wilayah daratan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, memiliki garis pantai sepanjang 85 kilometer. Tak sedikit pemukiman warga di sejumlah desa di Kecamatan Kedung, Tahunan, Jepara Kota, Mlonggo, Bangsri, Kembang, Keling, dan Donorojo berada di kawasan tepi pantai.
 
Tak hanya memiliki garis pantai di wilayah daratan, di Bumi Kartini juga terdapat wilayah kepulauan, yaitu Karimunjawa. Dari 27 pulau, lima pulau di kepulauan Karimunjawa berpenghuni. Yaitu Pulau Karimun Besar, Kemujan, Parang, Nyamuk, dan Genting.
 
Melihat kondisi tersebut, ancaman gelombang tinggi, air laut pasang, dan angin kencang dari laut sangat besar. Namun, mitigasi bencana terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai sangat minim.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara, Arwin Nor Isdiyanto menyampaikan, sampai saat ini mitigasi bencana masih difokuskan pada desa tanggung bencana dan sekolah siaga bencana. Mitigasi bencana dan pembentukan kader penanganan bencana belum menyentuh masyarakat yang berada di kawasan pesisir pantai.
 
“Dengan nelayan kami selalu berhubungan. Kalau untuk masalah penanganan bencana, terutama penyelamatan di air, mereka (nelayan) lebih ahli dari kita. Tapi kalau program mitigasi bencana, fokus kami pertama desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana,” ujar Arwin saat dihubungi Medcom.id, Sabtu, 29 Desember 2018.
 
Disampaikan Arwin, minimnya anggaran yang disiapkan pemerintah kabupaten membuat wilayah peisisr tidak menjadi prioritas program mitigasi bencana. Kemudian anggaran mitigasi bencana pada desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana diperoleh dari pemerintah pusat.
 
“Semua bergantung anggaran, karena (anggaran, red.) yang kami punya cakupannya masih sangat terbatas. Desa tangguh bencana saja dari APBD belum ada,” kata Arwin.
 
Meski begitu, Arwin melanjutkan, pihaknya bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran mitigasi bencana dari Dana Desa. Pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan BPBD guna membentuk kader-kader penanganan bencana untuk dilatih.
 
“Anggaran di kami masih untuk hal-hal yang sifatnya penting dan mendesak. Tapi desa-desa sudah mulai diarahkan untuk menganggarkan guna mitigasi bencana,” tandas Arwin.
 
Warga Kelurahan Demaan, Eko Hadi mengungkapkan, puluhan tahun tinggal di tepi pantai mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana. Menyadari tinggal di tepi pantai, menurutnya mitigasi bencana untuk warga pesisir sangat penting.
 
“Hal seperti itu ya, penting. Selama ini belum pernah ada,” ungkap Eko yang rumahnya kurang 200 meter dari bibir pantai Pesajen.  
 

 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi