PKS Larang Kader Lakukan Kampanye Hitam
Presiden PKS M Sohibul Iman (kedua dari kiri). Foto: Medcom.id/Patricia Vicka
Yogyakarta: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Sohibul Iman melarang para kadernya yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah melakukan kampanye hitam. Para kader juga dilarang menggunakan isu SARA demi meraih popularitas suara dalam Pilkada 2018 dan Pilpress 2019.

Penyataan ini ia tegaskan, setelah bercermin pada pelaksanaan Pilkada DKI 2017 lalu. Isu SARA maupun kampanye hitam disebut menjadi pilihan untuk menjatuhkan lawan politik. 

"Isu sara tidak boleh digunakan dalam Pilkada. Terutama black campaign. Itu sama saja fitnah," tegasnya dalam jumpa pers di acara Rapat Pleno Fraksi PKS seluruh Indonesia di Yogyakarta, Kamis, 15 Februari 2018.


Ia mengajak seluruh kader untuk melakukan kampanye positif dengan  cara mengomunikasikan prestasi, kinerja serta visi misi yang akan diraih para calon kepala daerah kepada masyarakat. Informasi rekam jejak calon yang positif diyakini mampu menarik dukungan suara.

"Lebih banyak kedepankan keunggulan calon-calon PKS supaya masyarakat tahu potensi kader dan itu jadi daya tarik," jelasnya.

Kendati begitu, Sohibul tak melarang kader PKS untuk melakukan kampanye negatif, yakni kampanye untuk membuka kelemahan lawan. Ia berpesan kepada para kader yang hendak melakukan kampanye negatif agar menyodorkan kelemahan lawan yang sesuai dengan fakta, bukan informasi bohong semata.

"Kalau black campaign itu kan menjelek-jelekkan tanpa fakta. Kalau negatif campaign berdasarkan bukti dan fakta. Tapi tetap 75 persen kami dorong untuk kampanye positif ketimbang kampanye negatif,"pungkasnya.

Pada 2018, PKS menargetkan kemenangan 60 persen dalam pertarungan Pilkada di 171 daerah. Target ini didasarkan berkaca pada kesuksesan PKS meraih 54 persen suara di pesta demokrasi 2017.



(DMR)