Cantrang Dilarang, Nelayan Terancam tak Bisa Bayar Kredit Kapal

Kuntoro Tayubi 14 Januari 2018 15:51 WIB
cantrang
Cantrang Dilarang, Nelayan Terancam tak Bisa Bayar Kredit Kapal
Kapal nelayan bersandar di pelabuhan Kota Tegal, Jawa Tengah, Medcom.id - Kuntoro
Tegal: Dua pekan sudah, ratusan kapal nelayan cantrang di Tegal, Jawa Tengah, dilarang melaut. Nelayan pun terpaksa menambatkan perahu di pelabuhan karena mulai tanggal 1 Januari 2018 lalu kapal cantrang sudah tidak lagi mendapatkan izin operasi dan perpanjangan SIPI.

“Dampak sosial ekonomi masyarakat khususnya pemilik kapal, nahkoda dan ABK sudah mulai dirasakan di sejumlah daerah, sentra perikanan pun mulai sepi dari aktifitas bongkar muat ikan yang didaratkan di kawasan TPI,” kata Pengurus Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) Riswanto melalui siaran pers yang diterima medcom.id, Minggu, 14 Januari 2018.

Pemberlakuan pelarangan alat tangkap cantrang tertuang dalam peraturan Permen KP nomor 2 tahun 2015 yang kemudian diubah dalam Permen KP nomor 71 tahun 2016. Sebelum peraturan tersebut berlaku, setiap hari sentra perikanan kawasan TPI di Tegal ramai aktivitas bongkar muat ikan.


Mata rantai perekonomian masyarakat nelayan berjalan. Semua sektor bergerak dan beroperasi karena bahan baku pengolahan yang mereka butuhkan tersedia.

Dari para buruh penarik gerobak dan becak ikan, tengkulak ikan, tempat pengolahan ikan fillet dan cold storage di kawasan TPI dan pelabuhan semua berjalan, bekerja dan beroperasi. Perekonomian masyarakat hidup.

“Di Tegal, kurang lebih 600 kapal cantrang yang sudah menganggur dari pertengahan bulan desember 2017 yang lalu. Para pemilik kapal menambatkan kapal cantrangnya,” ungkap Riswanto. 

Dampak dari pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang tentu sangat meresahkan pemilik kapal. Sebab kapal yang mereka bangun hasil dari pinjaman perbankan. 

Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) mencatat 101 pemilik kapal memiliki pinjaman kredit dengan nilai total Rp70,13 miliar. Mereka menggantungkan modal usaha pembuatan kapal perikanannya khususnya di kapal cantrang dari pinjaman perbankan.

Para pemilik harus mengangsur kredit di sejumlah bank antara Rp30-40 juta, dengan bunga 1 persen selama jangka waktu 3-4 tahun. Sebagai agunan dan jaminan adalah sertifikat rumah mereka.

Apabila pemberlakuan larangan alat tangkap cantrang tersebut dipaksakan tentu hal ini akan berpotensi adanya kredit macet. Karena pemilik kapal tidak lagi bisa membayar angsuran hutang.

Tokoh nelayan Tegal, Tambari Gustam mengatakan, pemerintah seharusnya mendorong karena kapal kapal cantrang yang selama ini berjalan memberikan kontribusi dan dampak positip. Karena bisa menyerap puluhan ribu tenaga kerja yang mau bekerja sebagai awak kapal.

Mereka yang bekerja sebagai awak kapal atau nelayan biasanya tidak mempunyai ketrampilan khusus dan sebagian dari mereka ada yang putus sekolah. Namun karena mereka mempunyai tanggung jawab keluarga yang ditanggungnya, akhirnya memilih bekerja sebagai nelayan.

“Dengan melihat kondisi yang seperti ini dan tidak adanya kepastian usaha kapal cantrang mereka yang saat ini sudah menganggur secara otomatis akan berdampak pada kerusakan fisik kapal, semakin lama kapal menganggur semakin rusak bentuk fisik dan bahan kayu kapalnya,” katanya.




(RRN)