Penaikan UMK 8,03 Persen Dinilai Terlalu Kecil

Rhobi Shani 30 Oktober 2018 16:50 WIB
upah
Penaikan UMK 8,03 Persen Dinilai Terlalu Kecil
Aksi buruh di Jepara menuntut formulasi penaikan upah 15 persen, Selasa, 30 Oktober 2018, Medcom.id - Rhobi Shani
Jepara: Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Jepara, Jawa Tengah. Mereka menuntut Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menetapkan penaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2019 sebesar 15 persen.

Sidang Dewan Pengupahan Jepara kemarin tak membuahkan hasil. Pemerintah, pengusaha, dan akademisi tetap pada formulasi penaikan upah 8,03 persen atau Rp1.879.031.

Sementara serikat buruh menuntut penaikan upah pada 2019 lebih tinggi dari formulasi itu. Serikat buruh menuntut UMP sebesar Rp2.000.264.


Tuntutan itu disampaikan kembali pada unjuk rasa yang berlangsung pada Selasa, 30 Oktober 2018. Buruh meminta kepala daerah tak harus melaksanakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI soal formulasi itu. Alasannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tak masuk dalam program strategis nasional.

"Pak Bupati harus tegas terkait usulan UMK ke Gubernur. Tidak usah khawatir jika usulannya lebih tinggi dari perhitungan sesuai PP 78. Sebab tidak mungkin seorang menteri bisa mencopot jabatan politis Bupati," seru Ketua DPW Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng, Aulia Hakim.

Aulia mengatakan, kenaikan UMK sebesar 8,03 persen terlalu kecil di Jepara. Sebab UMK saat ini sebesar Rp1,7 juta lebih sudah kecil. Di sisi lain, sepanjang tahun depan tidak ada jaminan harga bahan kebutuhan pokok, listrik dan bahan bakar tak naik.

Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi yang menemui para pekerja mengatakan, Pemkab melalui Bupati Jepara tetap akan melandaskan usulan UMK ke gubernur berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara. Sebelum mengusulkan, bupati dan jajarannya akan melakukan pembahasan untuk menentukan bentuk usulan.

"Sebab pertimbangan kami melihatnya juga dari dampak jika UMK naik terlalu tinggi sehingga bisa mengganggu investasi. Usulannya seperti apa, nanti kita tunggu bersama. Serikat pekerja silakan mengawal. Usulan dari serikat pekerja tetap kita jadikan acuan," tak Dian.

 



(RRN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id