Bupati Purbalingga Nonaktif, Tasdi saat menjalani sidang di Tipikor, Semarang, Rabu 16 Januari 2019.
Bupati Purbalingga Nonaktif, Tasdi saat menjalani sidang di Tipikor, Semarang, Rabu 16 Januari 2019. (Budi Arista Romadhoni)

Bupati Nonaktif Purbalingga Tasdi Dituntut 8 Tahun Penjara

kpk kasus korupsi
Budi Arista Romadhoni • 16 Januari 2019 14:07
Semarang: Terdakwa kasus suap dan Gratifikasi, Bupati nonaktif Purbalingga, Tasdi, dituntut 8 tahun penjara. Selain kurungan badan Tasdi juga dicabut hak politiknya selama 5 tahun. 
 
Jaksa Kresno Antowibowo yang membacakan tuntutan, menyebut Tasdi secara sah dan meyakinkan melakukan suap dan menerima gratifikasi. Selain itu, ia dikenakan denda Rp 300 juta  subsider 6 bulan kurungan. 
 
"8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta apabila tidak dibayar akan diganti  6 bulan penjara. Hukuman tambahan pencabutan hak politik selama 5 tahun," kata Tresno, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu 16 Januari 2019. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian, segala pemberian yang diakui oleh Tasdi dalam persidangan merupakan  sebagai gratifikasi, termasuk dari Wakil DPR RI Utut Adiyanto. Sebab, Uang tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari dan uang dari Utut yang diakui untuk kegiatan partai juga tidak dilaporkan ke bendahara partai.
 
"Tidak satupun yang dilaporkan ke KPK. Harusnya dilaporkan dalam 30 hari kerja," ujarnya. 
 
Sementara itu, Terdakwa Tasdi dan kuasa hukumnya akan mengajukan pledoi pembelaan atas kasus yang menjeratnya. "Kita ikuti saja," kata Tasdi singkat.
 
Sebelumnya, Tasdi didakwa menerima suap Rp500 juta terkait proyek Islamic Center tahap II di daerahnya. Suap tersebut dimaksudkan juga agar PT Sumber Bayak Kreasi memenangkan proyek Purbalingga Islamic Center tahun 2018. Selain itu ia juga didakwa menerima gratifikasi dari berbagai pihak sebesar Rp 1,465 miliar dan USD 20 ribu.
 
Tasdi dijerat dengan dakwaan kumulatif, yaitu Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Dalam kasus tersebut juga ada 4 terdakwa lainnya yaitu Kepala ULP Pemkab Purbalingga Hadi Iswanto, dan pihak swasta yaitu Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Adirawinata Nababan.
 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif