Ilustrasi. Bangunan tugu di wilayah Kota Yogyakarta. Medcom.id-Ahmad Mustaqim
Ilustrasi. Bangunan tugu di wilayah Kota Yogyakarta. Medcom.id-Ahmad Mustaqim (Ahmad Mustaqim)

Keran Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta Kembali Dibuka

bandara pemerintah daerah
Ahmad Mustaqim • 03 Januari 2019 11:23
Yogyakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta membuka kembali keran pembangunan hotel pada 2019. Pemerintah setempat membarui kebijakan moratorium pengendalian pembangunan hotel, kecuali berbintang empat dan lima. 
 
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan Peraturan Wali Kota Yogyakarta yang baru pada 2019 akan membuka terbatas pembangunan hotel. Salah satu pertimbangan kebijakan ini untuk menyambut bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang dijadwalkan beroperasi untuk penerbangan internasional pada April 2019. 
 
"Bandara baru ini akan ada penerbangan langsung dari luar negeri ke NYIA, mau gak mau kita harus jadi biro perjalanan ke kota-kota lain. Ini iklim bisnis baru karena alur datangnya wisatawan yang baru," kata Heroe di Yogyakarta pada Kamis, 3 Januari 2019. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemkot Yogyakarta sebelumnya melakukan moratorium pembangunan hotel dengan menjalankan Peraturan Wali kota (Perwal) Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Peraturan yang berjalan per 1 Januari 2014 berlaku hingga 31 Desember 2016 dan diperpanjang hingga 31 Desember 2018. 
 
Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti kemudian menerbitkan Perwal Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian hotel, kecuali kategori bintang 4 dan 5. Menurut Heroe, kebijakan itu sekaligus memberikan kepastian hukum atas kelanjutan pembangunan hotel di kota pelajar tersebut. 
 
"Kami juga sudah mendiskusikan sejumlah hal, termasuk mendapat masukan rekomendasi soal green hotel. Kondisi strategis di depan mata akan ada bandara NYIA di Kulon Progo," kata dia. 
 
Kota Yogyakarta yang memiliki luas wilayah 46 kilometer persegi telah terdapat 624 unit hotel berbagai kategori. Adapun hotel bintang lima terdapat empat unit, bintang empat (14), bintang tiga (30); bintang dua (19), bintang satu (19), hotel melati 3 (29), hotel melati 2 (23), hotel melati 1 (314), dan losmen (152). 
 
"Kapasitasnya ada kamar 14-20 ribuan. 177 di antaranya anggota PHRI," katanya. 
 
Heroe bilang, pemerintah akan segera menindaklanjuti Perwal tersebut dengan petunjuk teknis soal batasan-batasan pembangunan hotel baru. Beberapa hal di antaranya dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) harus sejak awal menunjukkan rencana pembangun jenis hotel. Selain itu, hotel baru wajib menggunakan air PDAM penuh dan tak diizinkan memakai air tanah.
 
"Libur tahun baru ini semua hotel penuh. Bahkan saya dengan ajudan menemukan ada sejumlah mobil yang nginap di SPBU (Sentul). Pada hari libur Yogyakarta sampai menolak tamu. Kita masih harus memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan agar bisa terlayani dengan baik saat datang ke Yogyakarta," kata dia. 
 
Moratorium Pembangunan Tak Jawab Persoalan Lingkungan
 
Kebijakan moratorium pembangunan hotel di Kota Yogyakarta yang berjalan sejak 2013 dan kini akan akan dicabut menjadi alarm bagi kondisi lingkungan setempat. Saat awal banyaknya hotel berdiri, berbagai wilayah di Kota Yogyakarta sempat mengalami krisis air saat kemarau, khususnya warga pemakai sumur. 
 
"Dari awal kebijakan moratorium ini tidak menjawab persoalan permasalahan pembangunan di Kota Yogyakarta, karena sebelum moratorium diberlakukan sudah banyak permohonan izin pembangunan hotel yang masuk," kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera. 
 
Seharusnya, kata Halik, pencabutan kebijakan moratorium didasarkan pada evaluasi dan audit terhadap seluruh perizinan pembangunan skala besar, baik hotel, mal, apartemen, dan bangunan lain. Dasar pijakan lainnya adalah daya dukung dan daya tampung  lingkungan. 
 
Kedua pijakan tersebut seharusnya dipublikasikan sebelum mencabut kebijakan moratorium.
 
"Publikasi menjadi penting untuk mendapat masukan dari warga apakah layak kebijakan moratorium dicabut arau malah sebaliknya kota Yogyakarta harus berani membuat kebijakan setop pembangunan skala besar secara permanen, tidak hanya hotel tapi apartemen, mal dan sejenisnya," jelasnya. 
 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi