Ojek Daring DIY Libur 24 Jam Protes Permenhub 108/2017
Aksi pengemudi ojek online menolak Permenhub 108 Tahun 2017 dan mematikan aplikasi serempak. Foto: Medcom.id/Ahmad Mustaqim
Yogyakarta: Ratusan pengemudi ojek berbasis aplikasi yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Ojek Online Jogja (PPOJ) aksi besar pada Selasa, 19 Desember 2017. Mereka kompak mogok mengantar penumpang seharian penuh.

Pengemudi memprotes Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Mogok juga diwarnai longmars dari halaman Masjid Syuhada menuju halaman DPRD DI Yogyakarta.

Koodinator lapangan aksi Nur Setyo mengklaim seluruh anggota PPOJ mengikuti aksi protes tersebut.  "Kami kompak aksi menolak Permenhub 108. Ada driver yang tetap beroperasi tapi bukan anggota PPOJ. Mungkin mereka yang ingin memanfaatkan kesempatan situasi saat ini," kata Nur di halaman DPRD DIY.


Mogok berlangsung selama 24 jam. Seluruh pengemudi yang ikut mogok dengan komando salah satu massa aksi, mematikan aplikasi secara serempak.

"Kita putuskan off narik penumpang dalam waktu 24 jam. Kita sepakat menolak keberadaan Permenhub 108," tuturnya.


Ratusan pengemudi ojek berbasis aplikasi yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Ojek Online Jogja (PPOJ) menilai Permenhub 108/2017 tidak memihak ke pengemudi. Foto: Medcom.id/Ahmad Mustaqim


Permenhub 108/2017 merupakan produk inkonstitusional. Sebab, aturan tersebut merupakan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Permenhub dituding tidak berpihak pada pengemudi kendaraan sistem online. Para pengemudi diatur sebagai mitra oleh penyedia aplikasi, namun kenyataannya berlainan di lapangan. "Kami seperti jadi sapi perah," ungkapnya.

Pengemudi transportasi sistem online, lanjut Nur, menuntut adanya perbaikan sistem kerja.

Mohamad Ansori, pengurus PPOJ, mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatur penyedia aplikasi, baik Gojek, Grab, maupun Uber, dinilai sewenang-wenang kepada mitranya. Selain itu, pihaknya juga menuntut kesetaraan kedudukan antara pengemudi dengan penyedia jasa aplikasi kepada mitranya.

"Kami menuntut pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan dan kesehatan bagi pengemudi online di Indonesia. Kami juga mendesak pemerintah mencabut Permenhub 108 tahun 2017," kata dia.

 



(SUR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id