Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Sutaryono mengungkapkan pengajuan bantuan dilakukan ke pemerintah pusat. Selain pemerintah pusat, lanjut Sutaryono, bantuan juga diharapkan bisa didapat dari ABPD Pemkab Gunungkidul maupun BNPB.
Menurutnya, ada sekitar 402 rumah warga yang rusak dengan berbagai kategori. Mulai dari rusak berat (150 rumah), rusak sedang (94 rumah), dan rusak ringan (158 rumah). "Sekarang kami jalankan proses rehabilitasi berupa pemberian stimulan material untuk membangun," katanya saat dihubungi di Yogyakarta pada Jumat, 12 Januari 2018.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ia mengungkapkan, 150 rumah yang rusak berat itu diketahui 80 diantaranya sudah tak bisa ditinggali. Menurutnya, 80 rumah itu perlu direlokasi karena berada di lokasi yang rawan. Rumah-rumah yang tak bisa ditinggali itu berada di Kecamatan Nglipar dan Gedangsari.
Relokasi itu direncanakan di tanah kas desa atau di tanah mandiri. "Bantuan rehabilitasi dan perbaikan rumah sedang kami ajukan. Tahap perbaikan kira-kira baru mulai Maret," jelasnya.
Selain bantuan perbaikan rumah, pengajuan bantuan juga dilakukan untuk beragam infrastruktur yang rusak, seperti jalan dan jembatan. Anggaran diajukan ke pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur sebesar Rp67 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Eddy Praptono mengatakan, ada tiga jembatan yang rusak akibat bencana alam. Tiga jembatan itu berada di Desa Katongan, Kecamatan Nglipar; Desa Beji, Kecamatan Patuk; dan Desa Ngleri, Kecamatan Playen.
Eddy mengaku sudah mengajukan anggaran ke pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur. Namun, pengajuan anggaran itu belum memperoleh persetujuan dari Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ALB)
