Abu Bakar Baasyir (tengah). Foto: Istimewa
Abu Bakar Baasyir (tengah). Foto: Istimewa (Pythag Kurniati)

"Pembebasan Ba'asyir Tidak Bisa Dibawa ke Politik"

abu bakar baasyir
Pythag Kurniati • 18 Januari 2019 18:14
Solo: Penasihat Hukum Jokowi-Ma'ruf Yuzril Ihza Mahendra menyampaikan pembebasan narapidana Abu Bakar Ba'asyir. Hal itu dikatakan Yuzril saat mendatangi Lapas Gunung Sindur pada Jumat, 18 Januari 2019.
 
Tim pengacara Ba'asyir menyampaikan terima kasih ke pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. "Kami sampaikan terima kasih pada pemerintah," kata Ketua Pembina Tim Pengacara Muslim Mahendradatta pada Jumat, 18 Januari 2019.
 
Pembebasan bersyarat ini respons yang baik dari pemerintah terhadap rasa kemanusiaan. Sebab, Ba'asyir pun kini telah berusia lanjut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hanya saja, lanjut Mahendradatta, Ba'asyir tidak ingin pembebasan dibawa ke ranah politik. "Pak ustaz terima kasih ya. Tapi tidak kemudian bisa dibawa ke politik. Ini adalah masalah kemanusiaan," kata dia.
 
Baca: Abu Bakar Baasyir Akan Bebas Pekan Depan
 
Satu hal yang tak kalah penting, kata Mahendradatta, Ba'asyir hanya akan menerima pembebasan tanpa syarat. "Kalau harus tanda tangan ini atau mengajukan surat, ustaz enggak mau," ujarnya.
 
Menurutnya, rencana pembebasan Ba'asyir bukan kali pertama bergulir. Desember 2018, pengasuh Ponpes Al-Mukmin Ngruki tersebut juga pernah mendapat kesempatan bebas bersyarat. Lantaran pembebasan bersyarat, Ba'asyir tidak bersedia menerima pembebasan itu.
 
Baca: Alasan Jokowi Bebaskan Abu Bakar Baasyir
 
Presiden Joko Widodo membenarkan telah membebaskan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir. Mekanisme pembebasannya dilakukan melalui pemberian grasi atau pembebasan bersyarat. Keputusan tersebut diberikan lantaran Jokowi iba terhadap kondisi kesehatan Baasyir yang kian memburuk.
 
"Pertama memang alasan kemanusiaan karena beliau sepuh dan kondisi kesehatan terus menurun," ujar Jokowi saat dikonfirmasi di Darul Arqom Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat, Jumat 18 Januari 2018.
 
Menurutnya, pembebasan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia ini merupakan hasil pertimbangan yang cukup panjang dari berbagai pihak. Sejak awal tahun lalu, pembicaraan mengenai pemberian grasi sudah dilakukan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, pakar hukum termasuk penasihat Jokowi, Yusril Ihza Mahendra.
 
 
 

(SUR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif