Pemkab Jepara dan Surakarta Sidak ASN
Bupati Jepara sidak PNS masuk kantor usai cuti bersama Idulfitri, Kamis 21 Juni 2018, Medcom.id - Rhobi
Jepara: Pemerintah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di hari pertama kerja usai cuti bersama Idulfitri 1439 Hijriah berakhir. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mendata aparatur sipil negara (ASN) yang masuk kantor maupun absen.

Di Jepara, Jawa Tengah, Bupati Ahmad Marzuqi memimpin sidak pada Kamis, 21 Juni 2018. Bupati menyisir tiap ruang di Kantor Sekretariat Daerah Jepara.

"Hari ini, ASN sudah kembali bekerja," kata Marzuqi.


Dari sidak, Marzuqi mendapatkan dua pegawai tak masuk. Satu pegawai Bagian Pembangunan karena sakit. Sementara satu pegawai Bagian Organisasi dan Kepegawaian izin melahirkan.

“Bagi mereka yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah, dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010, tentang Disiplin PNS,” tandas Marzuqi.

Sidak juga dilakukan di Surakarta. Hasil sidak menemukan 19 pegawai tak masuk kantor.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Surakarta Rahmat Sutomo mengatakan para pegawai akan mendapat sanksi. Pemberian sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahan.

"Disesuaikan dengan PP Nomor 53 Nomor 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil," ungkap Rahmat.

Sanksi yang mungkin diberlakukan yakni sanksi ringan, sedang hingga berat. "Mulai teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan," kata dia.

Larangan ASN membolos setelah cuti bersama lebaran, lanjut Rahmat, telah tertera dengan jelas di surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian, Sekda Kota Surakarta pun juga mempertegas larangan ASN membolos dengan mengeluarkan edaran.

Menurut data BKD, jumlah ASN non-guru di Pemkot Surakarta sebanyak 3.061 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 63 orang atau setara 2 persennya tidak masuk di hari pertama kerja.

Rinciannya, 19 ASN tak masuk tanpa keterangan (membolos), sakit sebanyak 19 orang, cuti kelahiran sebanyak 14 orang dan izin 11 orang.

BKPPD pun mengaku akan meminta keterangan lebih lanjut mengenai 11 orang ASN yang izin ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. 

"Kita akan dalami ini izin apa, izin ke siapa dan yang memberi izin siapa. Kalau tidak jelas, akan ikut kena sanksi," pungkas dia.



(RRN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id