Kepala Desa Kemloko, Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengaku sulit menyusun laporan anggaran dalam jumlah besar.
"Kesulitannya kami membuat rincian," katanya, saat berhadapan dengan Presiden Joko Widodo dalam acara Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa di Gedung Jogja Expo Centre di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, 25 Juli 2018.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Sementara itu Kepala Desa Mlisis, Ceper, Klaten, Hari Wibowo, mengeluhkan persoalan pajak dalam pembelanjaan dana desa. Padahal semua bantuan dana desa, harus disertai potongan pajak.
"Masalah yang dihadapi, banyak yang tak punya NPWP, kan semua bantuan harus ada pajak. Pas belanja di toko, ada yang tak mau memberikan harga sesuai (potongan) pajak. Sehingga pemdes harus minta nota kosong," kata dia.
Dia melanjutkan, gegara nota kosong pemerintah desa dicibir masyarakat. Di sisi lain, aturan belanja anggaran dana desa harus sesuai dengan potongan pajak.
"Kami kemudian dipaido (dicibir) warga, ngapusi (berbohong) karena minta nota kosong. Padahal kami harus seperti itu karena harus sesuai pembelian dengan potongan pajak," jelas dia.
Selain itu, masalah sumber daya manusia masih jadi kendala Pemerintah Desa. Lantaran, banyaknya warga desa yang berpendidikan dan memiliki kemampuan justru memilih kerja di kota. Sehingga berimbas dalam pengelolaan dana desa.
"Warga yang berprofesi dan pintar ini bekerja di mana-mana. Yang tidak pinter malah di desa. Untuk mengetahui SPJ (surat pertanggungjawaban) kan pengalokasian dalam sistem sulit," ucapnya.
Sementara itu, masalah juga terjadi dalam penyusunan laporan. Hari mengatakan, pembuatan dan penjilidan laporan tidak masuk dalam anggaran. Padahal, laporan dana desa sangat tebal.
"Belum biaya fotokopi dan penjilidan. Ini tidak masuk anggaran, jadi kerepotan administrasinya," ungkapnya.
Setelah mendengarkan pernyataan para kepala desa, salah satunya Hari, Presiden Jokowi mengatakan membicarakan kesulitan itu bersama kementerian keuangan.
"Ini yang nanti saya urus ke Menteri Keuangan. Melihat (laporan) agar lebih simpel agar mudah ngecek," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(LDS)
