Warga Terdampak NYIA Minta Hentikan Pengosongan Lahan
Petugas memasang rambu untuk lalu lintas kendaraan pembawa material proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulonprogo, DIY, Ant - Hendra Nurdiansyah
Yogyakarta: Warga penolak proyek bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta PT Angkasa Pura menghentikan rencana dan pelaksanaan pengosongan lahan. Permintaan warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) itu disampaikan melalui surat tertulis. 

Kuasa hukum warga, Teguh Purnomo, mengatakan surat itu dikirimkan ke Direktur Utama PT Angkasa Pura. "Hari ini surat kami kirimkan lewat jasa paket kilat," kata Teguh saat dihubungi, Senin, 7 Mei 2018.

Teguh menuturkan salah satu dasar permintaan penghentian pengosongan lahan itu karena konsinyasi lahan warga PWPP KP yang dimohonkan PT Angkasa Pura I kepada Pengadilan Negeri Wates tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur menurut Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2012 junto Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, yaitu ketiadaan dokumen/berita acara penolakan bentuk dan/atau besaran ganti rugi. Hal itu juga dikuatkan dengan surat pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) atas nama warga PWPP KP. 


"Fakta di lapangan itu ditambah dengan kesimpulan Ombudsman RI Perwakilan DIY yang menyatakan PT Angkasa Pura I terbukti melakukan maladministrasi dalam pengosongan lahan pada 27-28 November 2017," ujarnya. 

Selain itu, lanjut Teguh, Surat Keputusan Gubernur DIY No 49/KEP/2017 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY telah habis masa berlakunya. Menurut dia, segala kegiatan yang kemudian berkaitan dengan proyek pembangunan bandara NYIA harus juga dihentikan.

Ia mrnambahkan, surat tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah oejabat negara, mulai Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, DPR RI, Gubernur DIY, DPRD DIY, Bupati Kulon Progo, Komnas HAM, Ombudsman RI, dan sejumlah instansi lainnya. 

"Untuk itu, kami mengimbau agar rencana dan pelaksanaan pengosongan lahan dihentikan," jelasnya.



(RRN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id