Perangkat Desa di Desa Jinggotan, Jepara, tengah bekerja, Medcom.id - Rhobi Shani
Perangkat Desa di Desa Jinggotan, Jepara, tengah bekerja, Medcom.id - Rhobi Shani (Rhobi Shani)

Sumber Gaji Perangkat Desa dari ADD

dana desa
Rhobi Shani • 15 Januari 2019 11:44
Jepara: Perangkat desa di Desa Jinggotan, Kecamatan Kembang, Jepara, Jawa Tengah, mendapat gaji sebesar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta. Gaji mereka bersumber dari alokasi dana desa (ADD).
 
Didin Ardiansyah, carik Desa Jinggotan, mengatakan pembayaran gaji untuk perangkat sebanyak 30 persen dari ADD. Di desanya, jumlah perangkat desa yaitu 12 orang. Pada 2018, Desa Jinggotan menerima ADD sebesar Rp608 juta ADD dikucurkan dari pemerintah kabupaten. Anggaran yang digunakan untuk pembayaran gaji perangkat desa mencapai Rp230 juta sepanjang 2018.
 
"Tapi pemberian gajinya tidak rutin tiap bulan. Pemberiannya diberikan setelah anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) disusun dan disahkan pemerintah kabupaten," ungkap Didin di ruang kerjanya, Selasa, 15 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal itu berlaku sejak 2015. Bila Desa Jinggotan mendapat ADD dengan jumlah besar, maka gaji perangkat desa pun bertambah.
 
"Kalau ADD-nya turun ya gajinya juga turun," lanjut Didin.
 
Perangkat desa juga menerima asuransi kesehatan dan mendapat jatah tanah bengkok. Jatah tanah bengkok beragam mulai dari luas dan lokasinya. Setelah mendapat jatah, biasanya perangkat desa menyewakan lahan itu untuk dikelola, misalnya untuk ditanami padi. Tanah bengkok adalah tanah milik desa yang diberikan kepada perangkat desa selama menjabat. 
 
Adapun perangkat desa, ungkap Didin, bertugas pelayanan umum, tata usaha, dan administrasi. Rata-rata mereka bekerja rangkap. Sebagian besar berprofesi sebagai petani dan peternak.
 
Didin mengaku belum mendengar kebijakan pemerintah untuk memberikan gaji perangkat desa secara rutin dan setara dengan gaji aparatur sipil negara (ASN) golongan 2 A. Namun ia mendukung rencana itu untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. Apalagi di setiap kantor desa, hanya carik yang berstatus sebagai ASN. Kepala desa dan perangkatnya tidak berstatus ASN.
 
"Kalau mendengar rencana itu sudah lama, tapi apakah sudah diputuskan apa belum, saya tidak tahu. Mudah-mudahan kabar itu benar," ungkap Didin.
 
Sementara itu Kepala Desa Bulungan, Kecamatan Pakisaji, M Sodiq, mengatakan perangkat di desanya menerima gaji Rp1,3 juta sampai dengan Rp1,5 juta. Mereka juga mendapat penghasilan tambahan dari tanah bengkok.
 
“Bengkoknya kecil-kecil, setahun kalau disewakan paling hanya Rp2 juta,” ungkap Sodiq.
 
Kemarin, Presiden Joko Widodo menemui Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Istora Senayan, Jakarta. Presiden mengatakan telah memutuskan auran soal penghasilan perangkat desa yang setara dengan ASN golongan 2 A.
 
Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Dua aturan itu mengatur tentang perangkat desa. Revisi ditargetkan rampung dalam dua minggu.
 
"Nanti kita segera keluarkan revisi PP-nya, sehingga segera dilaksanakan perintah PP yang ada," kata Jokowi dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin, 14 Januari 2019.

 

(RRN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif