Pendamping hukum mahasiswi korban kasus dugaan pemerkosaan, Anastasia Sukiratnasari. Medcom.id-Ahmad Mustaqim.
Pendamping hukum mahasiswi korban kasus dugaan pemerkosaan, Anastasia Sukiratnasari. Medcom.id-Ahmad Mustaqim. (Ahmad Mustaqim)

Pendamping Mahasiswi UGM Minta Bantuan Komnas Perempuan

pemerkosaan
Ahmad Mustaqim • 21 Januari 2019 20:35
Yogyakarta: Mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) korban kasus dugaan kasus pemerkosaan, N, terus berjuangan mencari keadilan. Tak hanya keadilan untuk kasus, namun juga masa depan studi di kampus.
 
Pendamping hukum N, Anastasia Sukiratnasari mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan untuk membantu penanganan kasus. Ia tak yakin kasus yang ditangani Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bisa sesuai harapan.
 
Sebab, kata dia, polisi menerapkan pasal, di antaranya Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan, Pasal 289 KUHP tentang Tindak Pidana Pencabulan, dan Pasal 290 KUHP tentang Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Terhadap Orang yang Tidak Berdaya untuk nantinya yang jadi tersangka, dalam kasus tersebut. Definisi kasus dugaan pemerkosaan antara KUHP dengan Komnas Perempuan berbeda. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sedangkan di kasus ini kejadiannya sudah sangat lama. Pasal yang digunakan, makna pemerkosaan harus ada penetrasi," kata Anastasia di Yogyakarta, Senin, 21 Januari 2019. 
 
Kasus dugaan pemerkosaan mahasiswa berinisial HS terhadap mahasiswi N terjadi saat kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) di Pulau Seram, Maluku pada Juli 2017. Ia menjelaskan, sejumlah proses panjang telah N lakukan untuk mencari keadilan. Mulai dari menemui dosen pembimbing KKN, menemui perwakilan dekan di fakultas, hingga rektorat. 
 
Sukiratnasari menilai, sejumlah hal yang dijanjikan UGM hingga kini belum diperlihatkan hasilnya. Sementara, kasus ini juga masih ditangani Polda DIY. 
 
"Penanganan di polisi ini masih perlu kami kawal. Dari pemeriksaan yang dilakukan, ada dugaan kasusnya akan dihentikan dan dikriminalisasi kalau tak terbukti," ujar pegiat Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) ini. 
 
Ia mengatakan akan meminta bantuan Komnas Perempuan untuk menjelaskan makna pemerkosaan ke penyidik Polda DIY. Selain itu, pihaknya mendorong proses pemeriksaan terhadap psikologis korban (visum et psikiatrikum) dan menolak proses pemeriksaan anggota tubuh korban (visum et repertum). 
 
"Jangan sampai kasus ini di SP3 (dihentikan lewat terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3). Kami akan terus fight. Kami akan koordinasi dengan jaringan dan fokus penanganan kasus kekerasan seksual," ujarnya.
 

(DEN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif