Pendaftaran Caleg di KPU DIY Masih Sepi

Ahmad Mustaqim 13 Juli 2018 14:59 WIB
pileg
Pendaftaran Caleg di KPU DIY Masih Sepi
ilustrasi Medcom.id
Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum menerima satupun pendaftar calon legislatif dari partai politik. Hingga Jumt 13 Juli 2018, KPU DIY masih menunggu hingga batas akhir waktu pendaftaran. 

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan mengatakan sudah ada sejumlah partai politik (parpol) yang melakukan komunikasi informal membahas pendaftaran bakal calon legislatif. Meskipun, belum ada yang memberi kepastian kapan pendaftaran bakal calon itu ke KPU DIY. 

"Parpol kan maksimal bisa mengajukan 55 caleg. Memang ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi," ujar Hamdan ditemui di DPRD DIY pada Jumat, 13 Juli 2018.



Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan. Medcom.id-Ahmad Mustaqim

Menurut Hamdan, persiapan berkas pendaftaran bakal calon legislatif menang membutuhkan proses. Beberapa syarat yang harus dipenuhi di antaranya surat keterangan kesehatan jasmani rohani, SKCK dari kepolisian, hingga surat keterangan dari pengadilan perihal tidak pernah di pidana. 

Ia tidak tahu pasti apakah ada kesulitan dari parpol dalam memenuhi persyaratan bagi bakal calon yang akan diajukan. Menurut dia, sejumlah persyaratan sudah sesuai dengan peraturan. 

"Kami hanya mengingatkan batas akhirnya tgl 17 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Kami Mengimbau parpol segera memproses pencalonan legislatif agar bisa sesuai. Harapannya diakhir waktu bisa tidak ada kesalahan-kesalahan," ujarnya. 

Saat ini, lanjut Hamdan, KPU DIY tengah memproses pendaftaran bakal calon DPD dari DIY. Ia mengatakan ada sebanyak 13 bakal calon yang mendaftar. 

"Dari 13 itu, 11 di antaranya sudah dinyatakan lolos. Ada empat orang yang saat iniasih menjabat (DPD) dan mengajukan diri lagi," kata dia. 

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Eko Suwanto mengatakan partainya tak mengalami masalah berarti dalam mengajukan bakal calon legislatif ke KPU DIY. Menurut dia, parpol masih menunggu rekomendasi dari pengurus pusat. 

"Karena ada sebanyak 508 kabupaten kan, jadi masih menunggu rekomendasi DPP. PDIP sudah lengkap. Hanya tinggal menunggu momentum yang tepat," kata dia. 




(ALB)