Penangkapan Calon Kepala Daerah Merugikan Partai Politik

Patricia Vicka 16 Februari 2018 00:22 WIB
partai politik
Penangkapan Calon Kepala Daerah Merugikan Partai Politik
Presiden PKS Sohibul Iman (dua dari kiri) dalam konferensi pers Rapat Pleno Fraksi PKS di Yogyakarta, Kamis, 15 Februari 2018, Medcom.id - Vicka
Yogyakarta: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Sohibul Iman prihatin dengan penangkapan terhadap beberapa calon kepala daerah terkait kasus korupsi. Ia pun mengingatkan pada kader yang menjadi kepala daerah untuk menjauhi kasus korupsi.

Sohibul mengaku, bila ada kader yang menjadi calon kepala daerah ditangkap KPK, maka kepesertaan calon tak bisa digugurkan. Pembatalan calon kepala daerah dibatalkan bila sudah keputusan pengadilan yang mengikat.

Tapi, kata Sohibul, penangkapan calon kepala daerah yang diusung partai politik tentu merugikan. Kredibilitas dan kepercayaan publik pada calon kepala daerah yang ditangkap KPK tentunya menurun.


"(Calon) Yang kena operasi tangkap tangan (OTT) sulit menang. Karena masyarakat ragu pilih dia," kata Sohibul dalam jumpa pers di acara Rapat Pleno Fraksi PKS seluruh Indonesia di Yogyakarta, Kamis, 15 Februari 2018.

Perolehan suara partai dalam pemilihan legislatif pun terkena dampak. Jadi, ia menegaskan kader taat hukum.

Rapat Pleno Fraksi PKS seluruh Indonesia digelar di Yogyakarta sejak dua hari lalu. Sohibul mengatakan kegiatan itu bertujuan mendongkrak mesin partai agar dapat memenangkan Pilkada, Pileg, dan Pilpres tahun depan.

Pada 2018, PKS menargetkan kemenangan 60 persen dalam pertarungan di 171 pilkada. Target ini didasarkan berkaca pada kesuksesan PKS meraih 54 persen suara di pesta demokrasi 2017.

Selain itu PKS optimis meraih 12 Persen Kursi Pileg 2019. Sehingga PKS dapat mengantarkan kadernya menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.



(RRN)