Sejumlah PRT dan aktivis buruh di Yogyakarta saat memperingati hari PRT Internasional di LKiS. Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim.
Sejumlah PRT dan aktivis buruh di Yogyakarta saat memperingati hari PRT Internasional di LKiS. Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim. (Ahmad Mustaqim)

Buruh Desak Pembahasan RUU PRT

ruu prt
Ahmad Mustaqim • 16 Juni 2016 13:16
medcom.id, Bantul: Gerakan buruh di Yogyakarta mendesak pemerintah dan DPR segera membahas Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga (PRT). Sebab, RUU ini masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2010 hingga 2014, namun terhenti pada 2015.
 
"Pada 2016, RUU PRT masuk dalam Prolegnas namun bukan menjadi prioritas," kata Jumiyem, pegiat Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT), di Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peringatan hari PRT Internasional pada Kamis (16/6/2016).
 
PRT, lanjut Jumiyem, merupakan pekerjaan yang masih kerap memperoleh diskriminasi.  Menurutnya, presiden, DPR, dan Menteri Ketenagakerjaan harus segera membahas RUU PRT itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tak hanya menunggu desakan, tapi pemangku kebijakan harus merespons dengan memperhatikannya dengan segera membahas RUU itu," katanya.
 
Tanti, salah seorang PRT di Kota Yogyakarta mengatakan banyak kondisi memprihatinkan yang dialami para pekerja di sektor ini. Mulai upah yang jauh dari kata layak, jam kerja yang lebih, PRT mendapat kekerasan fisik, tempat istirahat yang tak layak, sampai tak pernah memperoleh tunjangan hari raya.
 
"Setiap hari bekerja kami jarang bisa libur karena tidak ada UU. Kami tidak dianggap sebagai pekerja. Digaji tanpa ada uang lembur. Sebulan hanya Rp500 ribu," ujarnya.
 
Staf Divisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya LBH Yogyakarta, Sugiharto, mengatakan, pemerintah sudah semestinya segera memberikan perlindungan kepada PRT dengan mengacu pada Konvensi International Labour Organisation (ILO) 189 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
 
Dengan dasar itu, kata dia, tanpa publik harus menuntut, pemerintah harus sudah menjalankan bagian dari konvensi itu untuk melindungi para PRT. "Pemerintah dan DPR harusnya tidak boleh tinggal diam," katanya.
 
Ia menambahkan, dalam Prolegnas 2016 ini RUU PRT masuk diurutan 136. Menurutnya, jika tidak terus didorong dengan gerakan sosial maupun kekuatan gerakan organisasi PRT, RUU tersebut bakal kembali tidak terselesaikan.
 

(SAN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif