Gerakan penolakan dikoordinatori Tomy W. Taslim, alumnus ISI Yogyakarta yang kini menjadi dosen di Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Mereka menggelar panggung di depan gedung rektorat, Jumat 17 Juni 2016, untuk mendeklarasikan penolakan keberadaan HTI.
A. Anjip, alumnus Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta yang juga penggerak gerakan tersebut, mengatakan keberadaan HTI sudah ada sekitar 2003 dan 2004. Saat itu, kata dia, organisasi tersebut dibawa mahasiswa yang saat ini telah lulus dan sudah meninggal.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Gerakannya secara terang-terangan mengadakan halaqah (pertemuan) di pojok-pojok masjid dengan mengajak mahasiswa," kata Anjip di sela aksi.
Setelah beberapa tahun dibiarkan, kata dia, dalam tiga tahun belakangan gerakan ormas tersebut dinilai membuat tidak nyama kegiatan civitas akademika ISI. Salah satu lokasi yang didominasi adalah di Masjid Al Mukhtar ISI Yogyakarta.
"Akhirnya teman-teman yang tak kuat memilih pergi. Teman-teman memilih mencari tempat lain untuk beraktivitas," ujarnya.
Tak hanya mahasiswa, gerakan tersebut juga sudah menggaet dosen di ISI Yogyakarta. Menurut Anjip, kebanyakan dosen yang ikut di organisasi tersebut paling banyak dari Fakultas Seni Rupa.
Ia menilai, adanya dosen yang masuk dalam organisasi tersebut memberikan dampak besar untuk mengajak anggota, terlebih para mahasiswa.
"Mereka mengusung paham khilafah, sementara kita memakai dasar Pancasila. Membawa paham khilafah seperti mereka tidak pernah bersyukur atas kemerdekaan ini," ujarnya.
Ia menegaskan menolak segala bentuk dan aktivitas HTI di kampus ISI Yogyakarta. Dia khawatir HTI mengubah dinamika dan atmosfer di kampus. Salah satu contohnya, kata Anjip, mahasiswa dilarang membuat patung yang berkaitan dengan makhluk hidup.
"Di khutbah salat Jumat didengungkan seperti itu. Membuat patung dengan objek makhluk bernyawa itu dilarang," ujarnya.
Ketua Badan Ekskutif Mahasiswa ISI Yogyakarta, Caki Arok Subagyo, ikut menolak keberadaan HTI. Menurutnya, keberadaan ormas HTI justru membatasi aktivitas akademik.
"Kami mendorong pimpinan kampus menerbitkan SK pelarangan aktivitas HTI di ISI Yogyakarta," ujarnya.
Rektor ISI Yogyakarta, Agus Burhan, ikut terlibat dan membacakan deklarasi penolakan ormas HTI. Ada tiga poin isi deklarasi yang dibacakan Agus.
Pertama, melarang kegiatan ormas dan parpol maupun penyebaran ideologi yang bertentangan dengan misi dan visi ISI Yogyakarta. Kedua, ISI menjadi pelopor seni nasional berdasarkan Pancasila. Ketiga, lanjutnya, ISI Yogyakarta menjaga komitmen pengembangan ilmu seni dengan suasana kondisi akademik yang kondusif dan sehat.
Terkait desakan penerbitan aturan pelarangan, ia mengaku telah memiliki konsep SK, yakni sebagaimana deklarasi yang dibacakan. Menurut dia, yang dilarang tak hanya HTI, namun juga ormas-ormas lainnya.
"Termasuk yang berafiliasi dengan parpol. Nanti akan kami sosialisasikan di setiap unit kampus. Kami akan mencermati seluruh elemen akademika, termasuk dosen yang diduga menjadi pengikut HTI yang melanggar SK," kata dia.
Ia menambahkan, keberadaan dosen yang masuk HTI bisa menghambat kreativitas dan pengembangan ilmu. "Kami akan memperbaiki pengurus masjis Al Mukhtar agar seluruh civitas akademika bisa beribadah," ujarnya.
Selain civitas akademika, elemen masyarakat juga mendukung gerakan itu. Lurah Sewon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantu, Wahyudi, ikut mendukung penolakan ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(UWA)
