Dialog itu diselenggarakan di Gedung Thomas Aquinas Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, pada Kamis 21 April. Sebelum acara, Ganjar berjanji akan datang dan menjadi mediator menuntaskan polemik pabrik semen yang ada di Kabupaten Pati itu.
"Saya sempat dibully netizen yang ada di akun Twitter karena tidak datang. Tapi saya jelaskan panjang lebar tentang sikap saya yang menjunjung tinggi konstitusional berbangsa dan bernegara untuk menyelesaikan masalah tersebut," kata Ganjar, Sabtu (23/4/2016).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Sikap konstitusional yang dimaksud adalah memanggil pihak yang memprotes pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Ganjar mengaku sudah memanggil empat kali. Namun, pihak-pihak itu tidak kunjung memenuhi permintaan. "Termasuk Mas Gunretno juga selalu saya undang menghadap saya untuk membicarakan pabrik semen," ujar Ganjar.
Dia justru curiga ada pihak tertentu yang sengaja menunggangi aksi penolakan pabrik semen oleh perempuan Kendeng itu. Termasuk, saat sembilan ibu dari Pegunungan Kendeng beraksi menyemen kakinya di depan Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Ini ada apa sebenarnya? Mengapa mereka harus menyakiti dirinya sendiri hanya untuk memprotes pabrik semen. Bapak-bapaknya ke mana? Kok harus ibunya yang melakukan itu. Saya juga bilang ke media massa kalau itu kok kotak-kotak semennya bagus," kata dia.
Ganjar menyatakan kasus pabrik semen di Pati sebenarnya sudah selesai. Sebab, sudah ada keputusan tetap dari PTUN. Ia mempersilakan warga Pati yang tidak terima dengan keputusan tersebut untuk menggugat izin analisis dampak lingkungan (Amdal) pabrik semen yang baru-baru ini telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Pati tersebut.
"Dengan sikap konstitusional, saya mempersilakan mereka mengajukan keberatan atas Amdal yang baru saja disahkan pemerintah daerah setempat. Saya bilang ke mereka, itu baru hangat-hangatnya dibuatkan Amdal, monggo kalau mau diprotes," kata Ganjar.
Ia berpendapat sikap konstitusionalnya itu perlu ditunjukan kepada masyarakat untuk mengurai berbagai kasus agraria yang muncul di wilayahnya. Terlebih lagi, untuk kasus pabrik semen sejatinya telah disetujui pemerintah sebelum dirinya menjabat. "Jauh sebelum saya jadi gubernur, perjanjian itu sudah diteken," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(UWA)
